. . .

Kemensos RI Verifikasi, Validasi Data PKH Dan Rastra Lambar, Tidak Tepat Sasaran

image_print

TRANSLAMPUNG. COM, LAMBAR
-Kementrian sosial (Kemensos) republik Indonesia (RI), melalui dinas sosial (Dinsos) Pemkab lampung barat (Lambar) akan Verifikasi dan Validasi data terpadu perubahan penerima manfaat bantuan sosial pangan, Rastra dan PKH yang tidak tepat sasaran penerima mamfaat. Senin (29/4).

Seperti diketahui, dalam gelaran bimbingan teknis sistem Informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) tahun 2019 di Aula Aeki tersebut, di pekon hanakau, kecamatan Sukau. SIKS-NG yang dijadwalkan oleh Dinsos Pemkab setempat selama dua hari akan dibagi menjadi dua tahap yakni hari ini, yang diikuti oleh delepan kecamatan balik bukit, sukau, lumbok seminung, batu brak, belalau, batu ketulis dan kecamatan sekincau. Kemudian, Selasa (30/4), dilanjutkan dari Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Kecamatan Way Tenong, Kebun Tebu, Sumberjaya, Gedung Surian serta Kecamatan Air Hitam.

Seperti halnya, yang dikatakan selaku narasumber dari Kementerian Sosial (Kemensos), Ahmad Darno Prayoga mengatakan, saat ini yang menjadi trending topik utama permaslaahan di Pekon dari 131 pekon dan 5 kelurahan di Lambar yakni terkait data penerima manfaat belum sepenuhnya tepat sasaran.

” Sehingga cukup berdampak pada Pemerintah Pekon yang dianggap masayarakat selama ini dalam pelaksanaannya hanya setingan belakang, seyogyanya, hal tersebut tidak dapat dirubah akibat verifikasi dan validasi data yang hanya copy paste oleh petugas yang ditunjuk pada kala itu untuk menginput data penerima manfaat, “ucapnya.

Menurutnya, Kemensos mensiasati semuanya dengan SIKS-NG untuk validasi dan verifikasi data terpadu dengan Dor to dor, sehingga layak atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan melalui APBN atau APBD yang dikucurkan pemerintah dengan harapan dapat mengentaskan mata rantai kemiskinan khusunya di Lambar. Selain itu, operator SIKS-NG juga akan dikenakan saksi jika verifikasi dan Validasi data terpadu secara sengaja menginput data penerima manfaat yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2013 dengan saksi 2 tahun kurungan dan denda Rp. 50.000.000.

“Operator SIKS-NG yang sengaja memasukan data masyarakat diwilayahnya yang tidak layak mendapatkan, contohnya bantuan sosial pangan/ Rastra/ PKH dan bantuan lalnya akan dikenakan saksi sesuai dengan PP yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya. (Sf)

error: Content is protected !!