. . .

Kemendagri Terbitkan SK PJ Bupati Cirebon

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Pada 24 Oktober 2018 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadisastra. Sejak saat itu, untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo langsung menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Cirebon, Rahmat Sutrisno sebagai pelaksana harian (PLH). Rahmat selanjutnya bertugas menjalankan roda pemerintahan yang sebelumnya menjadi tugas Sunjaya.

Sebenarnya, jika saja Wakil Bupati Cirebon, Selly Andriana Gantina tidak mengundurkan diri karena mengikuti Pileg 2019 sebagai bakal calon anggota DPR RI. Maka Selly yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas (PLT) Bupati Cirebon. Sehingga persoalan pembahasan APBD-P 2018 tidak menjadi masalah seperti saat ini.

Pasalnya, tidak semua kebijakan dapat diputuskan oleh PLH yang dijabat oleh Sekda Cirebon. Salah satunya yang menyangkut pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, Kabupaten Cirebon tengah melakukan pembahasan terkait dengan APBD-P 2018. Alhasil, belum bisa disahkan. Ini tentunya akan berdampak pada proses pembangunan di daerah. Kebijakan-kebijakan strategis yang sudah dituangkan dalam APBD-P tidak bisa dieksekusi.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono mengatakan, untuk persoalan tersebut memang tidak bisa diputuskan oleh PLH. Olehnya itu, secepatnya akan ditunjuk pejabat bupati yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga, proses pembahasan APBD-P bisa berjalan dengan lancar. Bahkan, Soni menegaskan jika tidak ada kendala, SK penunjukan sebagai pejabat bupati akan diterbitkan pekan depan.

“Harus segera ditunjuk Pj dari Pemprov. Sudah dalam proses, minggu depan SK Pj Bupati diterbitkan,” kata Soni Sumarsono kepada Fajar Indonesia Network (FIN/Group Trans Lampung), Senin (12/11).

Dikatakan, proses penentuan siapa yang akan menjadi pejabat bupati tengah di godok di Kemendagri. Ada tiga nama yang diusulkan oleh Pemprov Jawa Barat. Namun, Soni sendiri enggan untuk membeberkan nama-nama yang diusulkan oleh Pemprov Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan Jawa Barat kepada Kemendagri. Nama siapa yang akan menjabat sebagai pejabat bupati baru bisa diekspos sehari menjelang pelantikan. “Tidak bisa diberitakan (siapa pejabat bupati). Nanti 1 hari sebelum dilantik saya infokan. Iya (prosesnya sama, 3 nama yang diusulkan Pemprov),” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadisastra terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Sunjaya diciduk KPK bersama tujuh orang lainnya terkait dengan jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. Sejumlah barang bukti turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. (HRM/FIN/tnn)