Kejari Tidak Temukan Kesalahan

0
228
views

Dugaan Penyimpangan Dana Berakhir

TRANSLAMPUNG.COM, LIWA- Hiruk pikuk dugaan penyimpangan dana dalam kegiatan peningkatan kapasitas ibu-ibu PKK se Lampung Barat ke Bali nampaknya berakhir. Kajari Liwa Alex Rahman menegaskan pihaknya tidak menemukan kesalahan dalam kegiatan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Kajari di sela-sela acara sosialisasi penggunaan dana desa yang digagas Tim Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan (TPPD) di aula RSUD Alimudin Umar kemarin pagi (24/8).

“Kegiatan bimtek ibu-ibu PKK itu sudah sesuai aturan. Baik perencanaan, pelaporan, maupun pelaksanaan kegiatannya tidak ada kesalahan. Kami sudah melakukan verifikasi pada berbagai pihak yakni apdesi dan Dinas PMD. Kesimpulannya, tidak ada masalah,” ujar Kajari seraya menambahkan yang menjadi masalah dalam kegiatan itu adalah tidak dipublikasikan. Menurut Alex, lemahnya publikasi memang masih menjadi persoalan dalam pengelolaan dana desa. “Mungkin para peratinn terlalu taku atau alergi pada awak media massa atau wartawan,” ujarnya,

Kajari juga berharap kedepan, khususnya pada Tahun 2017 ini, pengelolaan dan penggunaan dana desa di Lampung Barat bisa terlaksana dengan zero kesalahan. “Kami juga siap melakukan monitoring bersama pemkab,” imbuhnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti seluruh peratin yang ada di Lampung Barat. Hadir juga dalam acara itu Kasi Intel Kejari Liwa Yanmar dan Asisten I Pemkab Adi Utama mewakili Bupati Mukhlis Basri, serta pengurus apdesi kabupaten dan kecamatan. Tujuan kegiatan ini adalah mendorong dan mengupayakan pengelolaan dan penggunaan dana desa sehingga tidak timbul masalah kedepannya.

Kepada seluruh peratin yang hadir, Kajari juga berpesan untuk tidak takut melakukan berbagai kegiatan yang didanai dana desa dan sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. “Jika sudah sesuai aturan, tidak perlu takut melaksanakannya,” ujar Kajari.

Kegiatan monitoring dan verifikasi yang dilakukan kejaksaan, menurut Alex, adalah perintah presiden mengingat banyaknya masukan ke pemerintah pusat tentang berbagai temuan penggunaan dana desa yang belum sesuai target. Bukan hanya pelaksanaan kegiatannya, tapi juga dalam mengadministrasikan kegiatan itu banyak kepala desa atau pertain yang belum paham. Untuk itu dibutuhkan bimbingan teknis lebih serius dari Dinas PMD dan pihak terkait lainnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Padang Priyo Utomo mengakui saat ini pihaknya terus meningkatkan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa oleh masing-masing pekon.

Khusus mengenai bimtek, Dinas PMP Lambar telah menetapkan kegiatan bimtek bagi aparatur pekon dan ormas pekon harus melalui kajian di tingkat kabupaten terlebih dahulu. “Agar lebih tepat sasaran sehingga bisa terukur keluaran dan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Bahkan harus juga bisa diukur implementasi dari hasil kegiatan dimaksud,” jelas Padang.

Selain bimtek ibu-ibu PKK pekon, seluruh pekon di Lampung Barat juga telah mengalokasikan dana dalam APBP untuk kegiatan bimtek LHP.  Untuk menghindari terjadinya kesalahan, Dinas PMP Lambar akan mengawasi kegiatan ini secara serius. PMP juga berharap seluruh masyarakat dapat berperan serta dalam penngawasan pengelolaan dan pembelanjaan dana desa serta alokasi dana desa. (r8)