Kejari Lampura Sosialisasi Hukum Tindak Pidana  Pilkada

TRANSLAMPUNG.COM

KOTABUMI – Kejaksaan Negeri Lampung Utara melaksanakan Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada serentak Tahun 2018, Di Aula Tapis Kantor Pemda setempat,  Rabu (21/02)

Selain Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi Sunarwan. SH. M.Hum, beserta jajarannya,  Kegiatan Penyuluhan Hukum tersebut dihadiri juga oleh Kapolres Lampura AKBP Eka Mulyana, Ketua KPU,  Asisten 1. Panwaslu, Dan Kepala Desa se Lampung Utara.

Dalam sambutannya Sunarwan menyampaikan, Dalam tahun 2018-2019 ini, Sebagai mana kita ketahui bahwa ini tahun politik,  Tahun dimana secara khusus Kabupaten Lampung Utara  akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah, Dan secara umum untuk Provinsi Lampung juga terselenggara pemlihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Dan dalam rangka pelaksanaan Pilkada ini,  Penting kiranya kita sama sama memahami dan mengerti jangan sampai dalam pelaksanaan pilkada ini tercipta suasana yang tidak kondusip, jadi kita harapkan suasana kondusip dapat  terjaga dalam pelaksannan pilkada nanti, Ucap Sunarwan

Untuk menciptakan suasana yang kondusip yang damai itu tentu nya tidak dapat dilepaskan adanya upaya kita bersama,  Untuk menciptakan suatu pilkada yang berintegritas,  Dan salah satu hal yang penting sebagai sarana untuk mencapai pilkada yang beritegritas yaitu harus ada  regulasi yang jelas,  ini memuat tentang aturan aturan baik tata cara, prosedur,pelaksanaan,  yang didalamnya ada sangsi, Sangsi Pidana, Sangsi administrasi maupun pelanggaran,  yang diterapkan apabila suatu perbuatan memenuhi unsur yang diatur didalam regulasi tersebut.  Sehingga penyelenggara tidak ragu ragu lagi dalam rangka melaksanakan tahapan tahapan dan pemilihan pilkada itu sendiri.

” Oleh karenanya hari ini kita mensosialisasikan hal hal yang mana harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, khususnya bagi ASN,  Dan disitu diatur ada sangsinya,  Yang jelas Ini penting,  Karena jangan sampai  kita tidak tahu tentang aturan yg ada,  Kita melakukan perrbuatan yang menurut kita betul tapi dilarang UU, Sehingga kita terjebak dalan keadaan atau posisi  yang menempatkan kita sebagai pihak yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan nya, Karena didalam hukum itu jelas ketika suatu UU itu diundangkan maka saat itu berlaku,  karna itu kita adakan sosialisasi ini,  agar kita semua mengetahui mana hal hal yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. ” pungkasnya (Eka)

News Reporter