. . .

Kasus Hukum Kader Tanggungjawab Individu

image_print

Pasca Parta Golkar Terancam Pidana Korporasi oleh KPK

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang menjerat dua politisi dari Partai Golkar membuat parpol berlambang pohon beringin itu terancam dikenakan pidana korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ancaman itu ternyata tidak membuat para penggawanya khawatir.

Ketua Dewan Pakar partai Golkar Agung Laksono menegaskan, proses hukum yang melilit kadernya merupakan tanggung jawab individu dan tidak ada keterkaitannya dengan partai.

“Dalam pandangan dewan pakar hal demikian itu merupakan kasus individu dan bukan kasus Partai Golkar sebagai institusi kelembagaan partai politik

,” kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa, (4/9).

“Sebagaimana hal yang terjadi ketika diundang Dirut PLN, Dirut Pertamina bukan berarti lembaganya terkait. Hal sama terjadi di Golkar,” tambahnya.

Agung mengklaim telah memeriksa buku keuangan partai. Dari pemeriksaan itu tidak ditemukan indikasi adanya aliran dana korupsi PLTU Riau-1 masuk ke Munaslub Golkar pada 2017 silam.

Mantan Menko Kesra era SBY itu membantah pernyataan Eni Maulani Saragih, tersangka dalam dugaan korupsi PLTU Riau 1.

“Ya kami kan sudah melihat dari laporan keuangan partai juga, tidak ada itu dipergunakan secara formal digunakan partai. Mungkin kalau terkait dengan individu-individu, kami tidak bisa mengatakan apa-apa,” tegasnya.

Ke depannya, Agung menyerahkan kasus dugaan korupsi ini ke KPK untuk mendalaminya. Pihaknya dari Golkar tidak ingin ikut campur tangan dalam prosesnya. Karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu bukan lembaga. (sat/JPC/jpg/tnn)