. . .

Kartu Nikah Proyek Akhir Tahun

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) membuat inovasi dengan menerbitkan Kartu Nikah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kartu nikah yang dilengkapi barcode atau kode QR ini sebagai pengganti buku nikah.

Target awal untuk 2018 sebanyak satu juta Kartu Nikah untuk pasangan baru dengan anggaran Rp 1 miliar. Rencananya di awal minggu ini diterbitkan 1 juta kartu nikah yang didistribusikan ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan.

Namun, inovasi tersebut dinilai sebagai proyek akhir tahun dan pencitraan jelang Pilpres serta bentuk tidak adanya koordinasi antarkementerian. Sebab dalam kartu tanda penduduk sudah tertera dengan jelas kolom status pernikahan seseorang.

“Inovasi yang disebutkan ini jelas merupakan proyek akhir tahun yang tujuannya untuk menghabiskan anggaran saja. Memangnya kenapa dengan buku nikah, masih bagus dan masih laik untuk digunakan sebagai tanda resmi pernikahan,” kata Pengamat Anggaran dan Direktur Center for Budget Analisis (CBA) Ucok Sky Khadafy kepada FIN (Group Trans Lampung) melalui sambungan telepon, Jakarta, Selasa (13/11).

Ucok menegaskan inovasi untuk kartu nikah tersebut merupakan proyek akhir tahun yang sengaja dibuat-buat antara DPR di Komisi VIII dengan pihak Kementerian Agama. Dia beralasan kartu nikah hanya dibuat untuk mempertegas status seseorang sudah menikah atau tidak.

“Terlalu banyak kartu di dalam dompet nantinya. Kenapa inovasi itu tidak cerdas di mana satu kartu sudah menjelaskan semua informasi tentang seseorang. Bukan kah di dalam KTP itu sudah dijelaskan semuanya perihal status seseorang itu sudah menikah atau tidak. Bagaimana bisa disebut inovasi jika tidak ada unsur kecerdasan di dalamnya,” tegas Ucok Sky Khadafi.

Ucok mempertanyakan koordinasi yang terjadi antarbawahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, seharusnya jika kartu itu untuk mempertegas status pernikahan seseorang tidak perlu dibuat kartu nikah. Tapi cukup diperbaharui datanya dalam proses pembuatan e-KTP (KTP elektronik).

“Pembuatan kartu nikah ini juga menunjukkan tidak adanya koordinasi dan kerjasama antarkementerian di Kabinet Kerja Jokowi. Kemenag sebelum membuat atau mempublikasikan kartu nikah yang katanya inovasi itu harusnya berkoordinasi dulu dong dengan Kemendagri yang mengeluarkan E-KTP agar tidak bertabrakan dalam memberikan informasi status seseorang nikah atau tidaknya,” katanya.

Ucok menyakini persediaan buku nikah yang ada di Kemenag itu masih cukup banyak. Namun jika persediaan buku nikah habis atau tinggal sedikit sebaiknya juga diberitahukan ke publik agar semuanya transparan.

“Saya yakin persediaan buku nikah di Kemenag itu masih ada dan cukup. Jika persediaannya masih ada kenapa harus membuat kertu nikah dengan tujuan yang sama. Itu namanya pemborosan anggaran, nah ini perlu dilihat dan diteliti betul oleh KPK dan BPK,” katanya Ucok.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidowi meminta kepada Komisi VIII DPR untuk memikirkan dahulu secara matang sebelum menyetujui inovasi tersebut.

Menurut Masduki jika bukti pernikahan tersebut dibuat seperti ATM dan mudah untuk dibawa ke mana saja jangan lupa dipikirkan kemungkinan kartu tersebut hilang atau kadaluarsa.

Untuk menerbitkan kartu nikah sebagai buku nikah bukan hal yang mendesak. Sebab, buku nikah bukan layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang wajib di bawa ke mana-mana.

“Saya rasa perlu dijelaskan dulu maksud dan tujuan dari Kemenag atas pergantian buku ke kartu itu apa. Sebab selama ini fungsi buku nikah itu sudah jelas dan aman bila di simpan di tempat yang benar. Dan saya rasa penerbitan buku nikah itu belum mendesak,” kata Masduki Baidowi kepada FIN. (RTS/FIN/tnn)