. . .

Kali Kedua Korsupgah KPK RI Peringatkan Pemkab Tubaba Soal Izin Tower BTS

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Adlinsyah M.Nasution kembali peringatkan pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat (Tubaba) Lampung untuk segera menata perizinan seluruh Base Transceiver Station (BTS) yang ada di Kabupaten setempat.

Hal tersebut dikatakan Adlinsyah melalui salah satu awak media di Tubaba pada Rabu dini hari (1/8/2018) sekitar pukul 01:57 Wib melalui telepon selulernya.

” Saya berharap Dinas DPM-P2TSP segera menuntaskan proses pendataaan izin seluruh Tower yang ada di Kabupaten Tubaba. khususnya, memastikan bahwa seluruh tower dimaksud sudah memilki izin. Apabila ada tower yang tidak memiliki izin seyogianya dipertimbangkan untuk dilakukan penertiban sesuai Perda yang ada.” Katanya

‎Lanjut dia, pada umumnya seluruh proses pengurusan izin tidak berbayar kecuali memang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Penerbitan izin menurutnya adalah bagian dari bentuk pelayanan sehingga perlu dilakukan dengan cepat dan terukur berdasarkan ketentuan internal yang ada dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

“Jangan ada gratifikasi dan suap dalam proses pengurusan izin. Saya sudah ingatkan Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Lampung untuk tidak melakukan hal-hal yang terindikasi korupsi seperti yang saya sebutkan di atas. Ini semua merupakan bentuk komitmen program pencegahan dan penindakan terintegrasi KPK yang telah dicanangkan dan disepakati dengan seluruh Kepala Daerah di wilayah Provinsi Lampung.” Tegasny.

Dilain pihak dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba Herwan Sahri saat memberikan klaripikasi terkait dugaan proses perizinan BTS pada Senin (31/7/2018), rekomendasi KPK RI terkait aplikasi e-Planning dan e Budgeting sebagi bentuk pencegahan korupsi akan dilakukan Pemkab Tubaba pada awal tahun 2019 mendatang.

” Satu Januari 2019 akan kita lakukan, karena kalau diadakan sekarang uangnya memang belum ada di APBD Murni, Bappeda yang melaksanakan dan sekarang Proposalnya sudah masuk dengan anggaran 1 koma sekian miliar. Nanti Semu akan dilakukan dengan Online sesuai rekomendasi KPK.”  Imbuh Sekda. (Dirman)