. . .

Kakam Karang Umpu Sesalkan Wartawan Tak Mengerti Kode Etik Jurnalistik

image_print

TRANSLAMPUNG. COM, BLAMBANGAN UMPU – Kepala Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, kabupaten Way kanan M. Kosim Raja Putra sangat menyayangkan masih adanya wartawan yang tidak memahami Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sehingga dalam pemberitaannya cenderung tendensius, tidak profesional dan tidak berimbang. Bahkan mengedepankan emosi semata, tanpa konfirmasi kepada dirinya selaku objek berita. Hal itu dikatakannya kepada translampung.com, berkenaan dengan pemberitaan disalah satu media Online , terkait pelaksanaan kegiatan Dana Desa tahun 2018, Sabtu (4/8).

Menurut kakam yang terpilih dua periode memimpin Kampung tersebut. sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, dirinya harus siap untuk dikritik oleh siapa saja termasuk awak media, agar dapat memahami dan mengetahui kekuranganya dalam menjalankan amanah.

Pembangunan talud penahan tanah urugan untuk lapangan sepakbola inilah yang menjadi sorotan utama pemberitaan.

“Namun dalam sebuah pemberitaan seyogyanya jurnalis bisa mengedepankan fakta dan etika jurnalis yang tidak merugikan orang lain, baik nama pribadi kelompok ataupun lembaga, bukan emosional sang wartawan dalam membuat berita. Sehingga, hasil berita yang disajikan menjadi informasi yang patut dipercaya. Berita yang ditulis harus dilakukan secara berimbang (tidak memihak), tidak bercerita opini, sehingga bertolak belakang dengan fakta yang terjadi sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak lain,” terang Raja.

Masih menurut Kakam Karang Umpu ini, pemahaman terhadap Kode Etik kewartawanan wajar dimilikinya, karena keluarga besarnya banyak yang berprofesi sebagai wartawan.

“Saya sekedar ingin menanggapi salah satu berita oleh media Online, yang menayangkan berita bahwa masyarakat Karang Umpu mendesak BPK dan Inspektorat melakukan audit anggaran pembangunan ADD Karang Umpu 2018., padahal pembangunannya baru terlaksana 20 persen,” ungkapnya kesal.

Lebih jauh dikatakan Raja, semestinya wartawan tersebut memberikan ruang hak jawab kepada dirinya. Sudah terhitung dua kali pemberitaan tentang Kampung Karang Umpu yang dimuat di media tersebut, tanpa lebih dulu konfirmasi dengannya sebagai Kepala Kampung.

“Inikan baru terlaksana 20 persen pembangunanya, masih ada 80 persen. Jika mau mengaudit silahkan saat 100 persen. Saya menyayangkan berita itu hanya terkesan menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada saya. Apa lagi wartawan ini tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas semua pembangunan di karang Umpu ini,”katanya.

Ditambahnya, peraturan tentang hak jawab ini dimuat Undang-undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15. Hak jawab wajib diberikan, dengan tujuan agar pemberitaan menjadi berimbang dan tidak tendensius yang cenderung memihak. Baik memihak diri sendiri si wartawan atau orang lain, golongan dan  atau kelompok.

“Jangan obrolan dipinggir jalan dijadikan berita, sehingga nara sumber tidak mengetahui sama sekali obrolan itu dijadikan bahan berita. Lebih parahnya lagi, nara sumber tidak merasa memberikan komentar dalam pemberitaan itu. Ini yang terjadi pada pemberitaan di salah satu media online itu. Ini saya ketahui dari kedua nara sumber berita tersebut,  yang juga merupakan warga saya,” imbuhnya.(Yudi)