Kadishub: Tunggu Keputusan Menteri

0
80
views

Perda Pola Angkutan Umum

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Persoalan izin transportasi online, yang sempat memantik emosi pengemudi motor jasa ojek pangkalan hingga angkutan kota (Angkot), kembali dibahas.

Terkait pertanyaan apakah nantinya transportasi online, termasuk roda dua, akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pola Angkutan Umum, akhirnya terjawab.

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP/hearing) yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan Komisi III DPRD Kota Bandarlampung kemarin.

Dalam penyampaiannya, Kepala Dishub (Kadishub) Kota Bandarlampung, Ibrahim, menekankan, tidak ada aturan soal roda dua yang masuk dalam raperda pola angkutan umum.

”Ada transportasi, tapi untuk roda empat saja. Kalau roda dua kendaraan, tapi bukan angkutan, kita tidak bisa mengatur,” jelasnya.

Namun, kelanjutan isi materi perda pola angkutan, masih menunggu keputusan menteri pada 1 November mendatang.

”Sebelumnya, ada beberapa poin yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Kita berjalan lah, isinya nanti mengikuti putusan menteri. Kita sambil jalan, apa petunjuk keluar akan kita barengi,” sambung dia.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kota Bandarlampung, Wahyu Lesmono, mengatakan, saat ini masih dalam proses di Kemenkumham.

“Usai dibatalkan MA, akan diperbaharui kembali dari Kementerian Perhubungan. Artinya, daerah harus menunggu hasil dari kebutuhan menteri membuat aturan taksi online,” ujarnya.

Sekarang, untuk merazia taksi online saja tidak bisa, kecuali melalui aplikasi, kalau roda dua justru tidak ada izinnya.

”Persoalan angkutan roda dua, semua orang juga punya. Bisa meningkatkan pengangguran dan meningkatkan perekonomian, tinggal bagaimana kita menyikapinya untuk trasnportasi umum memberikan yang fasilitasnya nyaman,” sebut dia.

Politisi PAN ini mengatakan, karena payung hukum yang belum ada, walikota Bandarlampung belum bisa melakukan ini.

”Kalau kami melarang-larang, kami tidak punya aturannya. Mereka melanggar apa, mereka saja tidak memaksa konsumen. Ini kemajuan zaman. Kita belum desak walikota, tapi kita tahap diskusi langkah apa yang akan diambil nantinya,” tandasnya. (jef/fik)