. . .

Kadis PMD Lampung Timur ‘Buang Badan’

image_print

 kegiatan pelatihan jurnalis bagi Kepala desa (Kades) yang ditengarai dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) beberapa waktu lalu yang digelar di Hotel Horison, Bandarlampung (25/4) belum lama ini. (Foto ist).

 

Terkait Dugaan Alokasi DD untuk Pelatihan Jurnalis Para Kades

TRANSLAMPUNG.COM, LAMPUNG TIMUR – Kegiatan pelatihan jurnalis bagi Kepala desa (Kades) yang ditengarai dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) beberapa waktu lalu akhirnya menuai pro kontra.

Berdasarkan sumber data yang berhasil dihimpun tim redaksi translampung.com , kegiatan yang digelar di salahsatu hotel mewah dibilangan Kota Bandarlampung itu, diduga kuat merupakan alokasi Dana Desa (DD).

Tak ayal, hal itu menuai reaksi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kabupaten setempat. Salah satunya LSM TEGAR (Tegakkan Amanat Rakyat), mereka menyesalkan dan mempertanyakan manfaat dari penggunaan dana desa tersebut.

Ketua LSM TEGAR Kabupaten Lampung Timur, Ashari Nizar mengatakan dari informasi, dana yang digunakan untuk membiayai pelatihan jurnalis bagi para Kades yang diselenggarakan oleh BPMD tersebut dibebankan untuk 264 desa yang tersebar di 24 Kecamatan.

“Kalau informasi yang kami dapat, setiap desa dipungut dana sebesar Rp2.910.000,- untuk pelaksanaan pelatihan jurnalis desa di hotel Horison Bandarlampung. Anehnya, kegiatan yang dilakukan tersebut untuk pelatihan jurnalis, tetapi yang mengikuti kegiatan tersebut bukan para jurnalis melainkan para Kades yang ada di Lamtim. Yang hadir pada kegiatan selama dua hari itu (25 dan 26 April 2018) bukan wartawan yang ada di Lamtim, melainkan para Kades yang mendapat pelatihan jurnalis. Bagaimana mungkin, ADD dipergunakan untuk pelatihan jurnalis bagi Kades. Maka kami nilai kegiatan itu tidak tepat sasaran, sehingga dana sebesar Rp 2.910.000,-/desa tersebut terkesan terbuang sia-sia. Selain kegiatannya kurang tepat, dana yang dipergunakan juga tidak sedikit. Kalau dihitung secara keseluruhan, maka anggaran yang dipergunakan untuk pelatihan jurnalis desa tersebut sangat besar. Seharusnya dana sebesar itu dapat dimanfaatkan pihak desa untuk kegiatan pembangunan desa,” papar Ashari Nizar kepada wartawan, Jum’at (18/5/2018) pagi.

Selanjutnya, terkait pelatihan jurnalis itu, Ashari Nizar mengaku sudah pernah mepertanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten setempat.

“Dari hasil koordinasi yang kami lakukan, guna mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan jurnalis tersebut, Kadis PMD membenarkan jika dana tersebut diambil dari dana desa. Dan anehnya lagi, tujuan kegiatan pelatihan jurnalis tersebut bertujuan agar para Kades tidak takut untuk menghadapi para Wartawan. Dalih yang disampaikan tersebut sangat tidak masuk akal. Kenapa para Kades harus takut pada wartawan, kalau para Kades menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang ada. Yang jelas, pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi Kades tersebut menimbulkan banyak dugaan yang tidak baik. Bagaimana kita tidak curiga, apa hubungan pelatihan jurnalis kepada Kades, apa para kades tersebut mau dibuat jadi wartawan. Kemudian, bagaimana mungkin dana desa yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan desa, dipergunakan untuk kegiatan pelatihan jurnalis bagi para kades. Kami menduga dana yang dipergunakan untuk pelatihan tersebut tidak ada dalam item rincian ADD,” ungkap Ketua LSM TEGAR itu.

Ashari Nizar juga menyesalkan peruntukan Alokasi Dana Desa yang tidak tepat sasaran.

“Kita berharap agar dana desa yang ada di Lamtim ini dapat dipergunakan sesuai manfaatnya. Kalau sepaham kami, mestinya anggaran desa yang ada di desa tersebut untuk dipergunakan pada kegiatan pembangunan desa, sehingga desa yang ada di Lamtim ini dapat lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera,” harap Ashari.

Saat dikonfirmasi, Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur, Syahrul Syah tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan melalui telepon.

“Ke Kantor aja Mas kalau mau konfirmasi, enggak bisa lewat telpon,” ketus Syahrul dari ujung gawainya yang kemudian memutuskan sambungan komunikasi tanpa memberikan sedikit kesempatan pada wartawan untuk meminta tanggapan lebih lanjut. (Asmuni)

error: Content is protected !!