. . .

Junaidi bersama BI Sosialisasikan GPN di Lampung Utara

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, LAMPUNG – Kamis, 15 November 2018 – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly bersama dengan Bank Indonesia (BI) mensosialisasikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang betujuan menjadikan infrastruktur pembayaran nasional yang lebih efisien, andal, dan aman. Menurutnya, dengan adanya GPN biaya transaksi non-tunai nasabah bisa ditekan, misalnya biaya transfer antar bank dan pembayaran ritel domestik.

“Dampak positif GPN ini diharapkan mendorong sharing infrastructure, sehingga utilisasi terminal ATM/EDC dapat meningkat dan yang berlebih dapat direlokasi ke daerah yang kekurangan. Biaya investasi infrastruktur kemudian dapat dialihkan kembali untuk kegiatan pembiayaan/pinjaman yang pada akhirnya akan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” ungkap Junaidi dalam Agenda Sosialisasi GPN dengan BI di Kotabumi, Lampung Utara. (15/112018)

Berdasarkan data yang dilansir BI, jumlah kartu yang beredar ini setara 53,4% dari total jumlah kartu GPN yang telah dicetak. Hingga September 2018 jumlah kartu yang telah dicetak sebanyak 6,96 juta keping. Setelah implementasi GPN, volume dan nominal transaksi interkoneksi debit domestik meningkat secara signifikan. Per Desember 2017 jumlah transaksi domestik sebanyak 442.864 transaksi. Sementara pada September 2018, jumlah transaksi lewat GPN sebanyak 4,38 juta kali. Begitupun dengan nominal transaksi, bila pada Desember 2017 sebesar Rp 216 miliar, terus tumbuh menjadi Rp 2,2 triliun per September 2018. Pertumbuhan rata-rata per bulan baik volume dan nominal masing-masing sebesar 49,89% dan 52,69%

“Berdasarkan data tersebut jelas bahwa proses sosialisasi terkait GPN belum dilakukan secara optimal dimana masih ada 40% lebih yang belum digunakan, Persoalan ini dikarenakan ketidakpahaman nasabah terkait pentingnya kartu GPN khususnya dalam efisiensi dan idealnya perbankan ikut juga melakukan sosialsiasi GPN, apalagi kantor layanan perbankan tersebar di berbagai daerah dimana hal ini akan memperluas dan mempercepat penyebaran informasi GPN” kata Anggota yang biasa disapa Bang Jun ini.

Lebih lanjut Bang Jun mempersoalkan kebijakan GPN yang kurang memiliki perencanaan yang matang khususnya pada proses-proses GPN yang dilakukan Bank Asing karena belum memiliki rencana aksi penerapan GPN, Penentuan dan ketegasan sanksi harus menjadi perhatian BI,” kata Bang Jun.

Bang Jun menekankan kembali kepada BI sebagai Bank Sentral seharusnya bukan hanya fokus pada regulasi proses GPN, tapi juga bagaimana mengajak semua bank untuk siap mengoperasikan GPN secara tepat waktu termasuk didalamnya bank daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dibanding bank nasional.

“Oleh karenanya, pendampingan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan serta memonitoring kesesuaian rencana aksi Bank terhadap regulasi dan waktu, hal ini penting guna mempercepat pemerataan GPN,” tutup Bang Jun Alumni Magister Manajemen Universitas Lampung yang juga Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini. (rls)