Jalan Ryacudu Gate to Gate JTTS

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Untuk mendukung berjalannya progres Jalan Tol Trans Sumatera, Pemprov Lampung mengaku terua melakukan langkah-langkah. Salahsatunya, melalukan peningkatan status Jalan Ryacudu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 

Sekretaris Provinsi Lampung Sutono mengatakan, hal tersebut dikarenakan untuk dukungan terhadap JTTS ini. Selain itu, di ruas tersebut yang merupakan akses menuju gate to gate JTTS ke Sabah Balau menuju ruas Jl. Soekarno Hatta. 

“Upaya ini sebagai komitmen untuk  mendukung salah satu Program  Prioritas Nasional tentang infrastruktur jalan  agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat Lampung,” ujar Sekdaprov. 

Yang dilakukan saat ini adalah beruoaya berainergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) dan Institut Teknologi Sumatera(ITERA) dalam melalukan alih status kewenangan di ruas jalan tersebut.

“Sehingga  pembangunan jalan dari dan menuju TOL yang melalui Ruas Jalan Ryacudu, jalur dua Korpri menuju ke Jalan By Pass Soekarno Hatta  Bandarlampung segera terealisasi. Untuk memperlancar akses. Kira-kira seperti itu,” jelasnya. 

Rektor ITERA Ofyar Z Tamin menjelaskan, akses TOL yang akan dibangun merupakan jalan strategis menuju Kota Baru dan ITERA, dengan demikian pembangunan akses TOL tidak hanya berdampak peningkatan sosial ekonomis bagi warga masyarakat tetapi juga untuk mahasiswa ITERA.

“Artinya peningkatan taraf perekonomian di sekitaran Kampus juga bisa signifikan. Tentunya kita mendukung,” jelasnya. 

Terpisah, Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Adeham mengatakan, soal JTTS Tahap II Terbanggi Besar- Simpang Pematang juga tetap berjalan. Beberapa hal diantaranya adalah soal finalisasi Dokunen perencanaan. 

“Kalau itunya sedang finalisasi. Sebab, akan dilakukan penetapan lokasi terlebih dahulu. Yang di titil 40 km sampai akhir,” jelasnya. 

Saat ini, dia mengatakan sedang mencari jalan keluar terhadap masyarakat di lahan register yang tetao menuntut dimintakan gantirugi untuk lahan. 

“Secara aturan kan tidak bisa. Masa negara membayar untuk lahan negara. Begini, saya kira sudah enak juga. Sebab, tanam tumbuh dan bangunannya kan tetap digantirugi,” kata dia.(tnn) 

 

News Reporter