. . .

Jaksa Agung Minta Penggiat Anti Korupsi Tak Berfikir Negatif Soal PP Imbalan Pelapor Korupsi

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA, FIN – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menolak dana imbalan pelaporan kasus korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP 43 tahun 2018. MAKI meminta Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah tersebut.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan aktifis anti korupsi bersifat volunter (relawan) sehingga pemberian imbalan akan menurunkan daya juang relawan anti korupsi. Disisi lain imbalan akan memberikan peluang oknum aktifis menjadi pemeras ( blackmail).

Dikonfirmasi hal tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo meminta para penggiat anti korupsi dan masyarakat jangan mempuyai pemikiran negataif soal diterbitkannya PP 43 tahun 2018, pasalnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan semua hal menjadi bahan pertimbangan yang matang. “Ya itulah jangan dulu menyampaikan praduga seprti itu. Kita lihat pelaksanaanya seperti apa nanti,” katanya, Kemarin.

Yang pasti, kata Prasetyo, dengan adanya PP tersebut   diharapkan masyarakt dapat meningkatkan tanggungjawab moralnya dalam bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kini telah menggurita. “Di sampaing dari itu, akan mendapatkan ganjaran, bisa berupa piagam penghargaan, bisa berupa uang, tergantu nanti bgmana pelaksanaanya,” jelasnya.

Karena itu, Prasetyo meminta semua pihak untuk tidak berfikiran negatif terlebih dahulu atas tditerbitkannya PP tersebut. Tujunya PP tersebut sudah sangat jelas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi.”tidak perlu kita harus curigai dulu, tidak ada yang dilemahkan, tapi justru kita ingin memperkuat semangat kita untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, PP yang baru saja diteken Presiden Jokowi sangat membantu pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan dalam mengusut suatau perkara korupsi. “Itu sangat membantu kita, dan masyarakat juga a ware, mereka care terhadap upaya pemberantasan korupsi itu. Karna sekarang ini ada juga kecenderungan masyarakat masa bodo, kenapa karena mereka merasa korbannya bukan saya,” tegasnya.

Dia menegaskan, korban dari tindak pidana korupsi tanpa disadari berdampak pada masyarakat, meskipun dampaknya tidak dirasakan secara langsung.”tadi saya katakan, korupsi itu beda dengan tindak pidana lain, pidana lain itu langsung ketahuan korbannya siapa, kalau korupsi kan tidak diraskan langsung, padahal dia sebnenarnya korbannya banyak sekali, yakni masyarakat,” tutupnya.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan akan adanya imbalan Rp 200 juta bagi masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 dikleim sebagai langkah maju dalam mengungkap tuntas kasus tindak pidan korupsi oleh aparat penegak hukum berdasarkan laporan masyarakat.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 juga dikleim sebagai terobosan yang sangat baik untuk memberikan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Berbeda halnya dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang berpandangan  PP 43 tahun 2018. Menurutnya aktifis anti korupsi bersifat volunter (relawan) sehingga pemberian imbalan akan menurunkan daya juang relawan anti korupsi. Disisi lain imbalan akan memberikan peluan oknum aktifis menjadi pemeras.

Karena itu, MAKI mendesak  pencabutan PP tersebut. Ditambah kondisi keuangan negara masih  defisit dan beban berat untuk sebuah negara berkembang. Negara masih membutuhkan biaya untuk pembangunan yang lebih penting.

Pemerintah seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih gagal dan belum mampu meningkatkan index pemberantasan korupsi.

Dalam PP itu di jelaskan masyarakat yang mempunyai informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi bisa menyerahkannya ke pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum secara lisan atau tertulis disertai dokumen pendukung. Pasal 13 ayat (I) dalam PP itu berisi bahwa Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Penghargaan yang diberikan oleh penegak hukum bagi masyarakat, yang aktif dalam mengungkap tindak pidana korupsi, mulai dari kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor. Hal itu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan dalam bentuk: a. piagam; dan/atau b. premi.

Sedangkan besaran penghargaan berupa uang yang akan diberikan oleh pemerintah dijelaskan pada Pasal 17, sebesar 2 permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),” bunyi Pasal 17 ayat (2).

Lalu Pasal 15 dijelaskan bahwa pemberian penghargaan ini akan dilakukan maksimal 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.

(Lan/FIN)