. . .

Jajaran Kejati Bali Dinilai

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Wakil Jaksa Agung RI, Dr. Arminsyah dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Bali, Kejari Denpasar dan Kejari Gianyar, Selasa (6/11). Kunjungan terseebut dalam rangka monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Tinggi Bali yang diusulkan sebagai zona integritas sebagai wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur & Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA mengatakan Kejati dan Kejari di Bali telah layak menjadi satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Seluruh jajaran Kejati dan Kejari di Bali layak menjadi satuan kerja WBK dan WBBM,” kata Muhammad Yusuf Ateh, Kemarin.

Setelah mengunjungi Bali, Wakil Jaksa Agung RI, Dr. Arminsyah dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh akan mengunjungi Kejati Jawa Timur dan Kejati D.I. Yogyakarta yang juga diusulkan sebagai wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pertasma kali wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dicanangkan di Gedung BUndar Kejaksaan Agung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman.

Adi Toegarisman mengatakan peningkatan pelayanan dan perubahan perilaku dalam menjalankan program wilayah bebas korupsi harus dibuktikan dengan pencapaian kinerja secara signifikan.“Program WBK ini jangan hanya sekedar didengar atau besar karena disiarkan, tetapi bagaimana melakukannya secara komitmen dan konsisten,” katanya.

Menurutnya, ada tiga faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan program tersebut. Pertama, kesiapan mentalitas, kedua capaian kinerja dan ketiga perubahan prilaku yang harus diperhatikan. Ini menjadi kunci utama yang harus ditanamkan dalam diri. “Kalian jangan merasa terkekang dengan program WBK, tetapi jalankan dengan rasa tanggungjawab, ikhlas dan komitmen. Karena itu harus ada managemen perubahan, pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pidsus ini,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, program tersebut dapat menyediakan solusi dan mendorong perubahan yang berguna bagi masyarakat, karena dapat membangun mentalitas dan integritas seluruh aparat penegak hukum kearah yang lebih baik.“Intinya kita harus komitmen untuk menekan penyimpangan, bersikap jujur dan transparan,” tutupnya.

Dia berharap melalui program WBK, dapat memotivasi jajaran Pidsus diseluruh Kejari dan Kejati se-Indonesia agar mampu meningkatkan kinerjanya. Saat ini di Loby sudah terdapat layar besar ata monitor jadwal pemeriksaan perhari yang mencantumkan nama yang dipanggil, kasus dugaan korupsi dan nama jaksa.

Tak hanya itu, awak media juga melihat ruang pemeriksaan saksi dan tersangka. Ruang pemeriksaan akan dipasangkan CCTV yang langsung dapat dipantau dari ruang kerja Direktur Penyidikan. Langkah ini dinilai sebagai langkah awal keseriusan dalam menjalankan program WBK dan WBBM.(Lan/FIN)