Ismet Roni: Musrenbang Harus Jadi Rujukan

0
289
views

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda), di provinsi ini untuk memperhatikan saran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, soal lima program yang rentan diselewengkan oknum.

Olehkarenanya, tidak ada satupun yang bersinggungan dengan hukum dalam menjalankan setiap program dan kebijakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Demikian, diungkapkan Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni di kantornya, kemarin (7/4). “Saya kira pendapat Mendagri soal beberapa item yang rentan penyalahgunaan seperti pendapatan, bansos, hibah dan lainnya, perlu diperhatikan. Sebab itu suatu rangkaian yang menjadi tanggungjawab kita semua,” kata Ismet Roni.

Politisi Golkar ini memaparkan, beberapa program yang rentan dikorupsi menurut Tjahjo Kumolo yaitu penerimaan pajak dan retribusi yang harus dikelola dengan baik, transparan dan dengan hasil maksimal untuk kembali ke program pembangunan.

Kemudian, dari sisi anggaran, ada tiga program, yakni penyusunan anggaran terutama bantuan sosial (bansos), hibah, dan program perjalanan dinas.

Anggota DPRD Lampung dua periode itu pun memastikan legislatif akan mengawal dan mengawasi semua proses dan kegiatan pembangunan di Bumi Ruwai Jurai.

Ia juga optimistis dengan bersinerginya pemerintahan daerah dan semua pemangku kepentingan, maka seluruh pembangunan akan berjalan maksimal dengan harapan tanpa satupun cacat hukum.

“Kita DPRD harus terus memacu kinerja, bermitra dengan eksekutif saling memberikan masukan dan solusi demi pembangunan Lampung. Saya sepakat dengan imbauan gubernur dimana pemprov dan pemkab serta forkopimda harus bersinergis,” pungkasnya. (ydn)

LEAVE A REPLY