Inspektorat Serius Awasi Penggunaan DD Tanggamus

0
379
views

TRANSLAMPUNG.COM, KOTAAGUNG – Inspektorat Kabupaten Tanggamus menegaskan sangat serius dan tak kenal kompromi dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) di seluruh pekon. Keseriusan dan tak kenal ‘main mata’ itu diwujudkan dengan turunnya inspektorat ke pekon-pekon dalam waktu dekat, dalam rangka melakukan pemeriksaan dan pengawasan reguler komperhensif penggunaan DD tahun anggaran 2016.

Inspektur Tanggamus Firman Ranie mengatakan, pemeriksaan dan pengawasan melibatkan 28 personel. Mereka dibagi dalam empat tim, sehingga masing-masing tim berjumlah delapan orang. Pemeriksaan akan dilakukan dari tanggal 13 hingga 24 Februari. Pemeriksaan tersebut meliputi laporan penggunaan DD.

“Kemudian akan dilakukan cek fisik dan menghitung volume terhadap pekerjaan infrastruktur. Harapannya kepala pekon (kakon) dapat mengajukan laporan secara benar,” imbau Firman Ranie, kemarin (13/2).

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Tanggamus itu juga menegaskan bahwa, personel inspektorat yang diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan komprehensif, akan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi integritas. Hal ini untuk menampik adanya indikasi ‘main mata’ antara personel dengan obyek yang diperiksa.
“Pengawasan penggunaan DD ini didasari dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian Permendagri Nomor 114 tentang Pembangunan Desa. Lalu Peraturan Bupati (Perbup) 32 Tahun 2015, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pekon; Perbup 13 Tahun 2016 tentang Standar Belanja; dan Perbup Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.

“Nah, itulah dasar-dasar kita dalam pengawasan sehingga tidak keluar dari koridor. Dan ini juga sudah sering saya sampaikan kepada rekan-rekan,” kata Firman yang didampingi Pengawas Pemerintahan Madya, Paisol.

Inspektorat yang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah, lanjut Firman, tetap mengendepankan unsur pembinaan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Jika ditemukan kesalahan, maka tim inspektorat akan memberi waktu kepada pekon untuk memperbaiki.

“Penggunaan dana desa telah diatur yakni untuk pembangunan 70 persen dan operasinal 30 persen. Semua pembangunan akan dicek Rancangan Anggaran Biaya (RAB) nya. Kalau seandainya ada temuan, kita merekomendasikan untuk diperbaiki. Jika sudah diberi waktu namun tidak diperbaiki, ya tidak akan kita tolerir. Dan temuan itu tentu akan masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kemudian jika ada sisa anggaran, maka akan masuk ke kas daerah,” beber Firman.

Pada bagian lain, dia juga mengungkapkan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung sudah turun ke Tanggamus untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dimulai sejak 30 Januari lalu.

“Dokumen laporan keuangan yang berasal dari SKPD dan kecamatan, sudah kita serahkan ke BPK. Pemeriksaan LKPD ini termasuk aset, kendaraan dinas yang sudah diiventarisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Harapan kami, Tanggamus mendapat nilai baik, sehingga tetap bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tandas Firman. (ayp)