. . .

Indonesia Izinkan PBB Masuk ke Konflik Papua

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PAPUA – Indonesia pada prinsipnya setuju, mengizinkan kantor PBB untuk komisioner hak asasi manusia masuk ke Papua Barat, di tengah berlanjutnya kekerasan di wilayah tersebut. Terlebih, setelah gerilyawan Papua Barat menyerang sebuah situs konstruksi di Nduga, menewaskan sedikitnya 17 orang.

Kantor komisioner tinggi untuk hak asasi manusia, Michelle Bachelet, mengatakan kepada Guardian, bahwa ia telah terlibat dengan pihak berwenang Indonesia dalam masalah Papua Barat. Untuk mengetahui situasi hak asasi manusia yang berlaku, pihaknya juga meminta akses ke daerah tersebut.

“Pada prinsipnya Indonesia telah setuju untuk memberikan kantor akses ke Papua dan kami sedang menunggu konfirmasi pengaturan,” kata juru bicara PBB, Ravina Shamdasandi.

Shamdasani sebelumnya mengatakan, serangan oleh gerilyawan itu adalah kekerasan yang tidak dapat diterima, tetapi pemerintah Indonesia tidak menangani akar penyebab konflik secara separatis.

Para pemimpin Papua Barat diberitahu tentang perkembangan pada pertemuan Jenewa antara komisioner dan perwakilan Vanuatu pada hari Jumat, di mana pemimpin Papua Barat yang diasingkan Benny Wenda menyerahkan petisi yang ditandatangani oleh 1,8 juta warganya .

“Pertemuan itu tidak diatur untuk tujuan menerima petisi tetapi dalam konteks sesi peninjauan berkala universal Vanuatu di hadapan dewan HAM PBB,” ungkapnya.

Petisi, yang diselundupkan keluar dari wilayah ini pada 2017, menyerukan penyelidikan PBB terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk pemungutan suara yang diawasi secara internasional tentang kemerdekaan.

“Pada 2017, hampir 2 juta dari Anda berisiko ditangkap, disiksa, dan dibunuh untuk mengangkat suara Anda melalui petisi bersejarah ini,” kata Wenda setelah pertemuan.

Hari ini, dengan dukungan resmi tingkat negara bagian dari pemerintah Vanuatu, kami, rakyat Papua Barat, telah menyerahkannya kepada komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Kami bekerja siang dan malam untuk mendekati majelis umum PBB di New York, tambahnya

Wenda mengatakan, petisi itu dilarang di Papua Barat dan diblokir online saat para aktivis mengumpulkan tanda tangan. Bahkan, makalah diselundupkan dari satu ujung Papua ke ujung lainnya.

Pada bulan September 2017 Wenda berusaha untuk mengirimkan petisi kepada komite dekolonisasi PBB, tetapi ditolak dengan komite dengan mengatakan, bahwa Papua Barat berada di luar mandatnya.

Sementara itu, Ketua komite, Rafael Ramrez mengatakan, pada saat itu mandat hanya diperluas ke 17 negara yang diidentifikasi oleh PBB sebagai wilayah yang tidak memerintah sendiri.

Papua Barat dihapus dari daftar pada tahun 1963 ketika dianeksasi oleh Indonesia, sebuah tindakan yang oleh banyak orang Papua dianggap ilegal dan yang merupakan awal dari pemberontakan separatis yang telah berjalan lama.

Petisi itu mencakup permintaan baru untuk penyelidikan PBB terhadap kekerasan di Nduga, termasuk tuduhan bahwa pasukan Indonesia menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil, dan tuduhan tersebut dibantah Indonesia.

Sekretaris pertama urusan politik di kedutaan Indonesia di Canberra, Billy Wibisono mengatakan, tuduhan itu tidak berdasar dan menyesatkan. “Separatis bersenjata di Papua telah melakukan kejahatan keji termasuk pembunuhan warga sipil tak berdosa,” katanya dalam sebuah surat kepada Saturday Paper.

Sebagai anggota yang patuh dari Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia, Indonesia tidak memiliki agen kimia sebagaimana tercantum dalam jadwal 1 Konvensi Senjata Kimia; sedangkan jadwal 2 dan 3 agen kimia digunakan untuk tujuan yang sepenuhnya damai. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh 19 inspeksi OPCW sejak 2004. Oleh karena itu, tidak ada peralatan Indonesia yang pernah memiliki atau menggunakan senjata kimia apa pun tambahnya.

Pada hari Senin seorang juru bicara militer Indonesia, Muhammad Aidi mengatakan, seorang tentara tewas setelah separatis di Nduga menembaki sebuah pesawat dan tentara lain terluka dalam serangan itu. Pesawat itu baru lepas landas dari bandara Kenyam, yang membawa personil militer dan anggota pemerintah daerah termasuk kepala distrik Nduga. (der/fin/tnn)

error: Content is protected !!