Hutang Jamkeskot Bandarlampung Capai Rp12,8 Miliar

0
346
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung hingga kini masih memiliki hutang Jaminan kesehatan kota (jamkeskot) kepada Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) mencapai Rp12,893 miliar, dengan rincian hutang bulan November–Desember 2015 senilai Rp1,812 miliar, dan Januari–Desember 2016 sebanyak Rp11,081 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung, Edwin Rusli memastikan pihaknya akan mulai melakukan pembayaran dibulan maret mendatang.

“ya tergantung dari BPKAD, sudah siap belum anggaranya. Mudah mudahan dibulan maret sudah bisa cibayar cicil,” kata Edwin dihubungi Rabu (15/2).

Pihaknya juga meminta pihak RS tetap memberikan pelayanan terbaik pada pengguna fasilitas Jamkeskot. “gak ada masalah sama rumah sakit, yang penting tetap melayani masyarakat dengan baik,” tambahnya.

Dengan Anggaran mencapai Rp50 miliar yang diplot untuk menyicil hutang dan operasional jamkeskot tahun 2017. Pihaknya memprioritaskan pembayaran hutang pada dua rumah sakit milik Pemerintah daerah setempat, yaitu RSUDAM dan RSUD dadi Tjokrodipo. “dengan anggaran Rp50miliar, kalau memang belum selesai hutangnya, dianggarakan lagi tahun depan, menyicil kan bisa sumber darimana saja,” jelasnya.

Edwin pun meminta Dinas Pekerjaan Umum kota Bandar Lampung melaksanakan pembangunan dan renovasi dua puskesmas di kota Tapis Berseri yaitu Way Halim, dan Kampung Sawah. “ya lihat saja kondisi bangunannya, apakagi wilayah itu termasuk yang padat penduduk,” ucapnya.

Menurut Edwin pada Dinas PU telah dianggarakan pembangunan infrastruktur kesehatan tersebut. “nominalnya saya gak tau ka nada di PU. Ya intinya harapan kita tahun ini dibangun, dan tidak ditunda lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Bandar Lampung telah meminta Pemkot setempat agar tidak menunda untuk membangun puskesmas. Pasalnya, pembangunan ini dilaksanakan seiring dengan proses akreditasi puskesmas yang masih berjalan pada 12 Puskemas yang ada di Bandar Lampung.

“Di tahun 2017 ini proses akreditasi puskesmas masih berjalan, ada 12 Puskesmas yang akan diselesaikan akreditasinya dan pada tahun 2018 sebanyak 6 puskesmas. Hasil akreditasi akan menjadi sarana evaluasi bagi Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan serta infrastruktur mereka,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan.

Selain persoalan pelayanan yang harus semakin baik, sambung dia, Pemkot perlu juga memprioritaskan bangunan Puskesmas yang sudah tidak layak untuk mendukung berjalannya pelayanan secara baik. Terutama di tahun 2017 ini pembangunan di Puskesmas Way Halim dan kampung sawah nampaknya tidak dapat ditunda-tunda kembali.

“Kami dari komisi IV melihat bahwa pembangunan puskesmas di Way Halim dan Kampung Sawah harus segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Karena ada sebagian dari bangunan puskesmas didua daerah tersebut sudah tidak layaklah, sehingga pelayanan terhadap masyarakat pun jadi tidak maksimal,” kata Handrie.(jef)