. . .

Husni Tamrin Pimpin Rapat Koordinasi PPID

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESIBAR –  Aisten lll bidang administrasi mewakili bupati,  Agus Istiqlal menghadiri acara rapat koordinasi pelaksanaan pejabat pengelola informasi dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 di Gedung OR, Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (30/8).

Dalam sambutannya,  Husni Tamrin menyampaikan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis.

“Adapun tugas PPID yakni menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Sesuai dengan amanat pasal 13 UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), sejauh ini, pemerintah Kabupaten Pesibar sebagai salah satu badan publik telah membentuk pejabat pengelola informasi, “ujar Husni dalam sambutannya.

Ditegaskannya,  salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan.

“Keberadaan UU tentang KIP sangat penting, sebagai landasan hukum yang berkaitan yaitu, pertama hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kedua kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana. Ketiga pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Keempat kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi, “jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas, lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah.

“Baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, atau dari luar negeri, “terangnya.

Husni berharap kepada penyedia informasi di Kabupaten Pesibar dapat memberikan dan menerbitkan informasi publik. Oleh karena itu, dengan adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dapat memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi sesuai dengan tupoksinya.

” Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dengan mengucap bismillahirahmanirahim acara rapat koordinasi pelaksanaan PPID kabupaten Pesibar tahun 2018 secara resmi saya nyatakan di buka, “pungkasnya dengan mengahiri sambutannya.  (r7)