Honorer Lampung Berharap Diangkat Jadi PNS

0
133
views

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Tanggamus sangat berharap, Pemerintah Pusat dan Daerah bisa lebih mengutamakan Honorer K-2 ‎untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebab, selama belasan bahkan puluhan tahun mengabdi honorer K-2 belum mendapatkan kejelasan kapan akan diangkat menjadi PNS. Sementara di sisi lain, pemerintah terus membuka rekrutmen Calon PNS.

Ketua FHK2 Tanggamus, Robi Hidayat, mengakui, situasi yang kini dialami para honorer K-2 di Tanggamus dan seluruh Indonesia sangat memprihatinkan.

Terlebih jika dilihat dari faktor usia. Dari 561 honorer K-2 di Tanggamus, sebagian besar sudah berusia 40 tahun ke atas.

“Kami ini sebagian besar sudah ‘kepala empat’. Lalu para anggota saya, yang paling sebentar mengabdi menjadi honorer K-2 itu 14 tahun. Yang paling lama masa pengabdiannya  ada yang sudah 25 tahun. Bisa dibayangkan, selama itu mengabdi, ‎tetapi sampai sekarang belum ada kepastian menjadi PNS,” ujar pria yang kini menjadi tenaga horor di salah satu SD Kecamatan Airnaningan itu, saat dihubungi Trans Lampung kemarin (10/10).

Robi menyebutkan, pihaknya sudah tidak kurang-kurang memperjuangkan kejelasan nasib ratusan honorer K-2 Tanggamus. Namun pemerintah, kesannya malah memandang sebelah mata para honorer yang sudah jelas pengabdian dan dedikasinya selama belasan tahun.

“Anggota saya tersebar di 20 kecamatan di Tanggamus ini. Terutama di sekolah-sekolah. Kalau dari segi etos kerja dan semangat, sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan jujur saya katakan, khusus untuk anggota saya yang bertugas di sekolah-sekolah, semangat juang dan kinerja ‎mereka jauh melebihi guru atau tenaga pendidik lainnya yang sudah PNS,” ungkap pria yang sudah 14 tahun berstatus honorer K-2 itu.

Tak hanya skala kabupaten atau provinsi, Robi melanjutkan, upayanya untuk memperjuangkan status honorer K-2 Tanggamus sudah dilakukan sampai ke pusat.

Itu semua dilakukan, dengan harapan pemerintah bersedia lebih mendahulukan honorer K-2 untuk menjadi PNS ketimbang terus membuka rekrutmen CPNS.

“Kasihan, anggota-anggota saya ini sudah banyak yang tua. Jadi, kalau kami ini tidak jelas kapan diangkat‎ menjadi PNS, maafnya bicara keburu meninggal kami. Ini saja dari 561 orang anggota, 2017 ini sudah banyak yang berkurang, karena meninggal. Jumlah 561 orang itu adalah data tahun 2014,” beber Robi.

Dia berharap agar pemerintah berkenan membuka mata dan hati untuk secara tulus melihat dan memikirkan nasib para honorer K-2. Jangan hanya melulu mengutamakan opsi untuk membuka rekrutmen CPNS baru.

“Kalau dari biaya, tentu rekrutmen CPNS itu anggarannya tidak sedikit. Lagi-lagi uang negara kan yang dipakai. Jika memang Indonesia punya honorer K-2 yang sudah puluhan tahun mengabdi, mengapa tidak diberdayakan sesuai fungsinya,” tandas Robi.

Cuma Pasrah

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari jalur Khusus Kategori (K2) yang dijanjikan pemerintah pusat dan hingga kini belum terealisasi, membuat para pegawai honorer K-2 yang sudah mengabdi di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, tidak mampu berbuat banyak.

“Saya cuma bisa pasrah saja, semoga pemerintah pusat mau memikirkan dan mewujudkan, untuk mengangkat kami, seperti K-1 yang saat ini telah berstatus pegawai negeri,” ujar Desi, staf di Diskominfo Lamsel, yang mengaku sudah pernah mengurus persyaratan K2, saat dimintai tanggapan adanya isu yang menyatakan Menpan – RB yang tidak membukan CPNSD dari jalur K2, Selasa (10/10).

Senada diungkapkan seorang guru dari K2 yang enggan namanya ditulis. Menurut dia, selama ini sudah berusaha agar bisa diangkat menjadi PNS.

“Kami sudah berjuang dan berusaha hingga pusat. Semoga pemerintah pusat dapat mengkaji ulang, keputusan yang tidak akan membuka penerimaan CPNSD dari K2 ini,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala BKD Lamsel, Akar Wibowo mengatakan Pemkab Lamsel dalam hal ini BKD tidak memiliki kewenangan penuh, untuk melakukan perekrutan CPNSD dari K2. Sebab, dalam hal penerimaan pegawai negeri mutlak kewenangan dari pemerintah pusat.

“Kami hanya mampu mempersiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan dari pusat, jika ada penerimaan CPNSD baik itu umum maupun K2. Selebihnya menjadi kewengan pusat,” pungkasnya. (ayp/jhn/fik)