Honorer K2 Siap Jemput Paksa MenPAN-RB

0
110
views

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Ratusan honorer kategopri dua (K2) yang mewakili masing-masing daerah, terpancing emosinya.

Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, tidak hadir dalam rapat kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Ini kedua kalinya Asman tidak hadir saat diundang rapat BAP DPD RI. Pada raker pertama 23 November, Asman juga tidak hadir. Yang hadir hanya dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Tidak hanya di BAP DPD, Asman juga absen saat raker dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membahas revisi UU ASN. Tiga kali diundang, Menteri Asman tidak pernah hadir.

Ketidakhadiran MenPAN-RB ini membuat honorer K2 marah. Mereka mendesak agar Asman dijemput paksa.

“Kalau DPD butuh bantuan untuk menjemput paksa MenPAN-RB, kami siap menjemputnya,” kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono, dalam rapat dengar pendapat umum dengan BAP DPD, Rabu (6/12).

Dia menyebutkan, sikap MenPAN-RB yang tidak hadir dalam lima kali rapat harusnya ditindaklanjuti. Jangan sampai DPD dan DPR RI tidak ada harganya di mata seorang menteri.

“Di atas langit masih ada langit. Kalau tidak mau datang, ya dijemput paksa atau bersurat ke presiden. Laporkan kalau MenPAN-RB menolak membahasaa revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pintu masuknya K2 menjadi PNS,” tambah Ketua FHK2I Jawa Barat Imam Supriatna.

101 Ribu Kuota

Sebelumnya, Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengaku mendapat kabar, MenPAN-RB Asman Abnur sudah mengusulkan kepada Menkeu Sri Mulyani untuk merekrut 101 ribu CPNS dari jalur umum pada 2018.

Kabar tersebut jelas mengecewakan honorer K2, lantaran rekrutmen CPNS tahun 2018 hanya dari jalur umum.

“Kami sangat kecewa dengan Pak MenPAN-RB. Beliau sudah janji untuk tidak mengangkat CPNS pelamar umum sebelum masalah honorer K2 tuntas. Nyatanya tahun ini sudah dibuka. Bahkan tahun depan sudah dialokasikan 101 ribu,” ungkap Titi, dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, kemarin.

Dia menyebutkan, usulan itu ditutupi MenPAN-RB. Tapi dalam rapat pertama BAP dengan tiga menteri (MenPAN-RB, Menkeu, dan Menkumham), lanjut Titi, usulan Asman itu dibuka Menkeu Sri Mulyani.

Yang membuat honorer K2 pedih, dari 101 ribu itu semuanya diplotkan untuk pelamar umum.

“Kok bisa semuanya untuk pelamar umum. Kalau bilang honorer kalah kompetensinya, kenapa nggak bilang dari dulu. Kenapa baru sekarang dibilang gitu,” tukasnya.

“Jangan-jangan ini cara strategi pemerintah untuk menyingkirkan honorer K2 perlahan-lahan. Karena setiap tahun makin banyak honorer K2 yang usianya sudah memasuki usia pensiun,” tambah Titi.

Terakit benar tidaknya Kemenpan-RB sudah mengusulkan kuota 101 ribu CPNS tahun depan, media ini masih mencoba konfirmasi.

Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) meminta jatah CPNS 2018.

Diwakili para koodinator wilayah FHK2I dari 27 provinsi, mereka meminta BAP DPD RI ikut mendorong agar kuota 101 ribu tidak hanya untuk pelamar umum.

“Dari Kemenkeu di forum yang sama (rapat kerja dengan BAP DPD pada 23 November 2017) sudah menginformasikan ada usulan 101 ribu CPNS 2018. Persoalannya, apakah kami masuk atau tidak,” kata Titi.

Dia menambahkan, pihaknya akan berjuang agar bisa mendapatkan jatah.

“Kalau pemerintah punya hati, harusnya selesaikan kami dulu. Kami tidak minta diangkat (sekaligus), tapi secara bertahap,” ujar Titi.

Sementara itu, Ketua FHK2I Jawa Barat Imam Supriatna mengatakan, kuota 101 ribu CPNS 2018 memiliki dua sisi.

Di satu sisi, fakta yang diungkap Kemenkeu itu menggembirakan. Di sisi lain, honorer K2 sedih karena arah kebijakan tidak jelas peruntukannya.

“Kami minta dukungan BAP DPD agar kami bisa diangkat CPNS. Kalau usulan kuotanya hanya ditujukan kepada pelamar umum, kami sangat keberatan karena kami juga punya hak sama. Karena itu, kami akan berjuang terus hingga kami diangkat semuanya,” kata Imam. (jpnn/rus)