Honor Tenaga Medis Terlambat Dua Bulan

0
440
views

TRANSLAMPUNG.COM, KALIANDA-Belum terisinya jabatan eselon III dan IV di Pemkab Lampung Selatan berdampak. Salah satunya terlambatnya pembayaran honor tenaga kesehatan di puskesmas.

Salah seorang tenaga honorer puskesmas mengatakan, sudah dua bulan mereka belum mendapatkan honor. Salah satunya disebabkan belum definitifnya kepala unit pelaksana teknis (UPT) kesehatan.

”Selama ini kami harus menggunakan tabungan. Namun uangnya juga sudah habis. Kami juga tidak tahu kapan honor bisa keluar. Dua bulan kerja kami belum mendapatkan hak,” kata dia.

Memang, pelayanan di puskesmas tetap berjalan. Hanya saja ia berharap kondisi ini cepat disikapi. Sebab banyak tenaga medis menggantungkan hidup dari honor yang diterima setiap bulan.

”Harapan kami supaya dipercepat saja. Kami sudah galau,” ungkap dia. Sementara Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Lamsel Fredy SM menyatakan kekosongan jabatan untuk eselon III dan IV tidak berdampak pada sistem birokrasi. Ia juga menyatakan pelayanan publik tidak terganggu.

“Tidak ada masalah. Semua berjalan seperti apa yang seharusnya,” kata Fredy ditemui di kantor bupati, Selasa (14/2) lalu.

Fredy juga mengungkapkan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. “Disdukcapil masih berjalan seperti biasanya. Jadi tidak ada masalah. Kalau yang lain belum, ya tunggu saja. Sabar,” sebut dia.

Dilanjutkan, hingga saat ini pejabat eselon III dan IV masih diseleksi. ”Sesegera mungkin kita akan lantik. Tetapi, akan kita lakukan secara bertahap. Karena jumlahnya cukup banyak. Mudah-mudahan bisa kita lakukan minggu depan,” ujarnya.

Sebelumnya, lambatnya pengisian jabatan eselon III dan IV di Pemkab Lamsel menjadi perhatian DPRD setempat. Bahkan ini menjadi pembahasan dalam rapat pimpinan yang diikuti ketua-ketua fraksi.

Pasalnya belum adanya pengisian jabatan itu berdampak pada tatanan birokrasi dan pelayanan publik.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lamsel Sukarnen Wiryodonoto mengungkapkan, seharusnya pelantikan pejabat eselon III dan IV segera dilakukan. Mulai dari kepala bidang, kepala UPT hingga kepala sub bagian.

Menurut Sukarnen, jabatan eselon yang saat ini demisioner memang menjadi persoalan krusial. Tak hanya mengenai pelayanan publik. Persoalan administrasi kelembagaan ikut-ikutan terhambat.(tnn)