. . .

Honor 69 Staf Melekat Panwascam Pelaksanaan Pilkada 2018 Di Lampura Diduga Raib

image_print

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Pesta Demokrasi pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Gebernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara yang dilaksnakan secara serentak pada 27 juni 2018 lalu, disinyalir menyisakan satu permasalahan.

Terkuaknya dugaan permasalahan tersebut diketahui dari adanya keluhan dari staf melekat, yang mana honorarium mereka untuk bulan November 2018 sebesar Rp 1.250.000 perorang hingga saat ini belum dibayar tampa ada kejelasan.

Disampaikan salah seorang staf melekat Panwascam Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, dirinya mengakui 69 orang staf melekat se-Kabupaten Lampung Utara pada Pilkada Serentak 2018, belum mendapatkan honorarium akhir yang tercatat di bulan November 2018.

“Saya mewakili rekan-rekan staf melekat yang ada di lingkup Panwascam se-Lampung Utara mempertanyakan kejelasan honorarium bulan November 2018. Hingga saat ini tidak ada kabar dan kejelasannya,” keluh salah seorang staf melekat yang enggan identitasnya dipublikasikan, saat diwawancarai awak media di Sekretariat Bawaslu Lampung Utara, Rabu, (14/8/2019).

Dilanjutkannya, kedatangannya bersama beberapa rekan lainnya ke Sekretariat Bawaslu Lampura guna melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mempertanyakan kejelasan honorarium terakhir di tahun lalu (November 2017) yang diduga raib tanpa kejelasan.

“Honorarium yang semestinya kami terima itu pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Lampura berbarengan dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung,” bebernya.(sumber sinar lampung.com)

Dirinya juga menyampaikan, saat itu, Kepala Kesekretariatan (Kasek) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampung Utara dijabat oleh Indra Dharmawan.

“Ketika itu, penjabat sebagai Kasek Panwaslu Lampura diduduki Indra Dharmawan. Sekarang, dirinya sudah menduduki jabatan sebagai Kasek Bawaslu di Kabupaten Lampung Tengah. Pada prinsipnya, kami menginginkan adanya kejelasan dan tanggung jawab dari Kasek Indra,” katanya.

Jika dijumlahkan, honorarium 69 orang staf melekat yang harus diterima masing-masing staf senilai Rp.1.250.000,- perorang. Maka terhitung, dana yang diduga raib senilai Rp.86.250.000,-

Sementara itu, petinggi Panwaslu Lampura yang saat itu dijabat oleh Zainal Bachtiar, Agus Ramdani, dan Ma’sum Busthomi belum dapat dimintai keterangan.

Saat awak media menelepon Zainal Bachtiar, nomor ponsel yang dituju memblokir semua panggilan masuk. Sementara, saat menelepon Agus Ramdani, meski dalam keadaan aktif, namun tidak ada jawaban. Adapun Ma’sum Bustomi, saat ini sedang menunaikan ibadah haji. (EKA)

error: Content is protected !!