Hery Sulianto: Program Biling Untuk 4334 Siswa SMP Masih Menunggu Regulasi

0
583
views

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dikbud) Lampung belum menetapkan regulasi soal tanggung jawab siswa SMP yang menerima bantuan pendidikan gratis bina lingkungan (biling), pascapengalihan kewenangan SMA/SMK dari disdik kabupaten/kota kepada disdikbud provinsi.
Kepala Disdikbud Lampung Hery Sulianto mengaku akan mengakomodir 4334 siswa SMP tersebut untuk terus mendapatkan pendidikan gratis melalui program sekolah gratis maupun sekolah unggulan. Namun hingga kini, disdikbud belum menetapkan regulasi dan standar baku yang harus dipenuhi oleh ribuan siswa tersebut.
“program pak gub kan mau mengadakan sekolah gratis tahun 2017. jadi siswa SMP yang mendapat bantuan biling ini akan kita akomodir ke program itu. Tapi sampai sekarang kita belum ada pembahasan bagaimana regulasinya,” akunya kemarin (18/4).
Dia menjelaskan pihaknya akan segera membahas regulasi tersebut bersama Gubernur Lampung M. Rdiho Ficardo dan sjumlah pihak terkait. Sebab, diakui Hery, orang nomor satu di Lampung itu fokus mengejar indeks prestasi manusia (IPM) Lampung yang berada nomor 3 terbawah se-Sumatera.
Dari indikator IPM, salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya angka putus sekolah dan hal ini yang tengah digenjot pihaknya. “nggak mungkin pak Gub membiarkan ribuan anak itu nggak bersekolah karena nggak ada biaya. Makanya beliau mencanangkan program sekolah gratis. Untuk aturannya, samapi tahun ini maish jadi tanggungan pemkot Bandarlampung baru tahun 2017 menjadi tanggungan pemprov,” jelasnya.
Disinggung usulan DPRD Bandarlampung agar pemprov dan pemkot menyediakan bantuan lain, Hery membeber bahwa pihaknya telah memiliki sjumlah program pendidikan seperti sekolah unggulan dan kelas pintar untuk para siwa tanpa terkecuali.
“harapan kita program pendidikan gratis semacam biling ini kan ada standar baku seperti diujikan secara tertulis sehingga akan muncul grade tertentu. Tapi ini kan belum dipastikan. Anak-anak biling ini kan banyak yang pintyar, bisa kita akomodir ke sekolah unggulan atau kelas pintar. Kalau yang nggak mampu ya kita sekolahkan juga. Itu ya bentuk bantuannya,” beber dia.
Sementara itu, Kepala disdik Bandarlampung Suhendar Zuber menambahkan pihaknya tetap menginginkan ribuan siswa SMP tersebut tetap lanjut sekolah meskipun kewenangannya telah beralih ke provinsi. Soal usulan Ketua DPRD Kota Wiyadi agar pemkot menyediakan bantuan pendidikan gratis. Suhendar menerangkan pihaknya tetap memberlakukan program biling untuk siswa SMP kelas VII-IX. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK dirinya enggan berkomentar lantaran itu merupakan kewenangan pemprov.
“kalau dari pemkot tetap lanjut biling. Tapi kalau SMA/SMK karena akan ada pengalihan ke provinsi kami serahkan ke pemprov meskipun pak wali berharap biling tetap dilanjut,akunya.
Disinggung putusan kemendikbud atas usulan beasiswa SMA/SMK tetap diberikan ke pemkot pascapengalihan nanti. Dia mengaku hingga kini belum ada lampu hijau lantaran belum mendapat respon. “yang kita harap kita masih boleh membiayai mereka untuk dapat pendidikan gratis SMA/SMK-nya. Tapi sampai sekarang kita belum putusannya,” pungkasnya. (jefri)

LEAVE A REPLY