Herman Tolak Usulan Legeslatif Ambil Alih Proyek Reklamasi

0
530
views

BANDARLAMPUNG – Walikota Bandarlampung Herman HN menegaskan menolak usulan legislator atas pengambilalihan lahan reklamasi yang dilakukan PT SKL. Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempelajari dan mengusut soal reklamasi yang telah mangkrak sejak tahun 2008 itu. “Nggak bisa dong ambil-ambil alih tanggung jawab itu. Ini kan perlu prosedur, makanya lagi kita usut. Kan saya mau panggil perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas reklamasi di sana,” katanya.

Disinggung kelanjutan nasib reklamasi lahan seluas 20 hektare itu, mantan Kadispenda Lampung ini belum dapat memutuskan akan diambilalih pemkot atau memberikan kesempatan pihak lain dalam proses lelang.

“Lihat dulu lah, kan aturannya kalau 20 tahun reklamasi ini nggak keurus, nggak ada progres baru bisa kita tangani. Ntah kita ambilalih entah dilelang ke pihak lain. Kan perlu anggaran juga,” jelasnya.

Ditambahkan, Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Bandarlampung Effendi Yunus. dia mengatakan reklamasi disetiap pesisir memiliki fungsi masing-masing. Fungsi dari reklamasi setiap daerah antara lain untuk kecamatan Panjang, Bumi Waras dan Telukbetung Selatan diperuntukkan pelabuhan utama, pusat pergudangan dan industri menengah, perdagangan dan jasa.

“untuk kecamatan-kecamatan itu peruntukkan sebagai zona wisata dan pelelangan. Nah, kalau didaerah tersebut ada reklamasi untuk pergudagang maka itu yang nggak diizinkan,” katanya.

Selama pendirian reklamasi sesuai dengan RTRW Kota Bandarlampung no 10 tahun 2011 maka izinnya akan keluar. Aturan RTRW tersebut,  tentang rencana tata ruang Kota Bandarlampung sampai tahun 2030. “kalau reklamasi di waylunik itu kita belum bisa berkomentar lah kan belum jelas karena soal izinnya sampai 2008 sehingga kita nggak tahu sekarang reklamasi itu ditanggung siapa. Belum tahu juga haisl reklamasinya berupa apa,” pungkasnya.

Terpisah, Rencana reklamasi pesisir Bandarlampung yang mangkrak pascaditinggal PT Sekar kanaka Langgeng (SKL) melahirkan gagasan dari Pengamat Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bandarlampung  Refandy Ritonga untuk melelang tender reklamasi kepada rekanan lain. “Dari sisi hukum tata negara kalau mau dilimpahkan buat cari pihak lain yg bisa menanggung sah-sah saja,” ucapnya.

LEAVE A REPLY