Herman HN Presentasi Keberhasilan Tata Ruang-Wilayah

Di Hadapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman HN menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan penataan ruang dan wilayah Bandarlampung, di hadapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Hal tersebut disampaiknnya saat menjadi narasumber atau pembicaram dalam seminar bertemakan ‘Penegakan Hukum Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang’, di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan, Selasa (14/11).

Herman HN pun menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan penataan pedagang Pasar Tengah di Jalan Pangkal Pinang pada 2011 lalu.

Dengan cara pendekatan dengan preman dan pedagang setempat, puluhan lapak pedagang yang ada di Jalan Pangkal Pinang dan Jalan Bengkulu akhirnya berpindah ke Terminal Pasar Bawah (Ramayana), tanpa ada perlawanan.

“Dalam penataan wilayah, saya menirukan tindakan Presiden (Jokowi) saat menjadi wali kota Solo. Kita melakukan pendekatan. Akhirnya, dalam waktu dua pekan semua pedagang di sekitar jalan itu berpindah semua ke Terminal Ramayana. Dengan perjanjian membebaskan retribusi kebersihan dan keamanan,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Bandarlampung, Paryanto mengutip ucapan Herman HN, Kamis (16/11).

Padahal, lanjut dia, sebelum melakukan penataan di Pasar Tengah, keadaannya semrawut dan macet. Namun saat ini terlihat bersih, tidak semrawut dan mengurangi kemacetan.

“Inilah salah satu langkah saya waktu menjabat pertama kali menjadi walikota,” kata dia lagi.

Selain itu, Herman HN juga menunjukkan keberhasilannya dalam mempermudah perizinan di Kota Bandarlampung. Menurutnya, semua perizinan usaha tidak sampai sepekan sudah jadi. Hal ini untuk mempermudah investasi di Bandarlampung.

“Kami permudah investasi dengan cara mempemudah layanan perizinan, dengan cara cepat dan terlayani dalam satu atap, karena kita (Pemkot ) punya kantor satu atap untuk mengurus perizinan,” jelasnya.

Namun, tentunya dalam mempermudah perizinan tersebut harus disesuaikan dengan zona yang ada. Jangan sampai izin usaha ditempatkan di zona yang salah.

“Kami ada zona pendidikan, perdagangan,  pemukiman, dan lain-lain. Jadi untuk perizinan harus sesuai dengan zonasi yang sudah ditentukan,” terang dia.

Selain itu, Herman HN juga menegaskan aturan agar lahan sawah di Bandarlampung tidak diperbolehkan untuk pemukiman dan tempat usaha.

“Ada aturan khusus, sejumlah sawah di Bandarlampung sudah ditetapkan untuk tidak digusur menjadi pemukiman atau tempat usaha. Hal ini dilakukan agar lahan persawahan di Bandarlampung tidak habis,” kata dia.

Dalam seminar tersebut, hadir juga pembicara Bupati Lombok Utara Nazmul Akhyar  dan Bupati Nagekeo, Elias Djo. (jef/rus)

News Reporter