Herman HN Dukung Penghentian Pembangunan Pagar Beton Oleh KAI

0
398
views
BANDARLAMPUNG – Walikota Bandarlampung, Herman HN mengaku mendukung penuh terhadap pemberhentian pembangunan pagar beton disepanjang Daerah Pinggiran Rel (DPR) Tanjung Karang – Garuntang. Pasalnya, pembangunan pagar beton yang dilakukan Dirjend Perkeretaapian Kemenhub RI itu mendapat penolakan dari warga sekitar, karena dinilai menutup akses jalan dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Namun, Herman HN meminta kepada warga sekitar untuk tetap memperhatikan aspek hukumnya. ’
“’Untuk kepentingan rakyat, saya pasti mendukung. Tapi tetap harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku,” kata Herman, Selasa (29/3) saat menerima Anggota DPD RI dan warga Tanjung Karang Timur dan Enggal. Orang nomor satu di kota Tapis Berseri ini juga menyesalkan minimnya koordinasi pihak Kementrian Perkeretaapian Kemnhub RI dengan Pemkot dalam pembangunan pagar beton tersebut.
’’Memang itu hak meraka untuk membangun tembok itu. Tapi saya menyayangkan minimnya kordinasi dengan Pemkot. Sebab, untuk membangun itu kan tetap harus ada IMB dari Pemkot. Harus ada tinjauan dampaknya juga,” ujar dia.
Kepada warga sekitar, Herman menghimbau agar tetap menahan diri untuk tidak berbuat arogan. ’’Kalau pun harus dirobohkan, rakyat tidak bisa merobohkannya. Biarkan pihak kontraktornya yang merobohkan. Kalau masyarakat tetap nekat merobohkan sendiri, bisa-bisa berurusan dengan pihak Kepolisian. Memindahkan jarum punya orang pun bermasalah,” ungkap dia.
Sementara Anggota DPD RI Andi Surya menegaskan, bahwa proyek tersebut wajib dihentikan. Penegasan tersebut berdasar pada hasil pertemuan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI, 16 Maret 2016. Pembangunan yang sudah dilaksanakan, ujar dia, akan dievaluasi lebih lanjut dalam tiga aspek. Yakni aspek yuridis (IMB), aspek teknis, dan aspek dampak.
’’Evaluasi akan diselesaikan dalam waktu dua minggu. Jadi 30 Maret 2016 sudah ada hasil evaluasi,” ujar Andi Surya, kemarin.  
Andi memaparkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepolisian bakal turut membantu evaluasi pembangunan pagar jalur rel kereta api. ’’Kepada PT KAI juga diharap memperhatikan dampak teknis kepada rakyat dengan program CSR danCommunity Development. Keputusan ini merupakan keputusan Lembaga Negara,” tandas Andi.
Dalam pertemuan tersebut, sempat tersulut perdebatan antara Andi Surya dengan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung I Kadek Sumarta. Di hadapan Walikota, Andi menyayangkan Kadek yang tidak menghadiri pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian. Padahal, Dishub merupakan perwakilan Pemkot yang memang berkaitan dengan pokok pembahasan pertemuan.
Namun, tuduhan tersebut dipatahkan Kadek. ’’Salah bila bapak mengatakan saya tidak hadir dalam pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian. Hanya saja saya duduknya di belakang. Bisa bapak tanyakan ke pak Kapolres, karena saya dengan dia,” ujar Kadek.
Sementara, Andi tetap berkeyakinan Kadek tidak menghadiri pertemuan tersebut. Menurutnya, hal tersebut hanya pembelaan Kadek di hadapan Walikota. Sebab, dari dokumentasi yang dimilikinya, Kadek sama sekali tidak terlihat.(jef)

LEAVE A REPLY