Herman HN Ajak Warga Taat Pajak

Serahkan SPT PPH Tahunan

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Walikota Bandarlampung Herman HN menyerahkan SPT Tahunan tahun 2016 kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, bertempat di Rumah Dinas (Rumdis) Walikota Bandarlampung, belum lama ini.

Penyerahan SPT PPH tahunan ini sebagai contoh agar diikuti oleh seluruh pejabat maupun pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.

“Ini saya serahkan SPT PPH Tahunan saya, dengan rincian seluruh harta kekayaan saya, dan langsung diterima oleh Kakanwil Dirjen Pajak Bengkulu dan Lampung,” kata Herman HN.

Dijelaskan dia, untuk SPT Tahunan ini, harta kekayaan dirinya mencapai Rp 12 miliar terdiri dari rumah, mobil dan lainnya.

“Kemarin saya juga ikut Tax Amnesty, karena ada penambahan harta sebesar Rp 2,5 miliar. Jadi sekarang total kekayaan saya Rp12 miliar, itu mencakup semuanya,” jelas dia.

Dibeberkan dia, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan untuk pemerintah yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan.

Sama seperti SPT PPH tahunan ini. Pemkot Bandarlampung juga telah melakukan pengukuran ulang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Iya kita lakukan pengukuran ulang PBB ini karena sudah 20 tahun tidak dilakukan pengukuran ulang. Makanya setelah dilakukan pengukuran ulangn banyak bangunan yang berubah dan ada pula yang semula hanya tanah, kini sudah berdiri bangunannya. Makanya, banyak PBB yang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi itukan bukan kenaikan tarif PBB, tapi memang ada perubahan atau penambahan bangunan rumah warga,” urai dia.

Untuk itu, Herman HN juga mengajak masyarakat untuk taat pajak. Karena pajak merupakan sumber utama pemerintah, dan hasilnya juga untuk membiayai pembangunan.
“Kalau hasil pajak kita meningkat, maka pembangunan juga otomatis akan meningkat,” tutur dia.

Sementara Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Rida Handanu mengapresiasi apa yang dilakukan Walikota Bandarlampung Herman HN.

“Iya ini bagus sekali, karena untuk mengetahui seberapa besar harta kekayaan kepala daerah. Apalagi, kemarin Pak Wali juga mengikuti Tax Amnesty,” kata dia.

Mengenai adanya tunggakan pajak atau tidaknya, dirinya mengaku Herman HN tidak memiliki hutang pajak, karena salah satu syarat mengikuti Tax Amnesty adalah tidak memiliki tunggakan hutang pajak.

Hendaknya seluruh kepala daerah di Lampung bisa melakukan hal serupa. Tapi, dirinya tidak tau siapa saja kepala daerah yang telah melakukan hal seperti ini.

“Saya rasa kepala daerah di Lampung ini bagus-bagus, tapi saya nggak tau juga yang di daerah, karena setiap daerah sudah ada kantor dirjen pajak sendiri,” tutur dia.(jef)

News Reporter