. . .

Gubernur Upayakan 57 Ribu APS Masuk PIP

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo tengah mengupayakan 57.000 anak putus sekolah (APS) di Provinsi Lampung, masuk dalam Program Indonesia Pintar (PIP), yang merupakan bagian dari Nawa Cita dan revolusi mental Presiden Joko Widodo.

Pada Rabu (3/1), jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan audiensi dengan Kibar Indonesia untuk membahas hal tersebut, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Guberur Lampung.

Sekda Provinsi Lampung Sutono, mewakili Gubernur Ridho, menyampaikan bahwa dalam pembangunan SDM Pemerintah memberikan bantuan keterampilan dan skill (keahlian) untuk anak putus sekolah. Dengan persyaratan harus memiliki kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar), tidak sedang belajar atau sekolah (Putus Sekolah).

“Sesuai arahan Gubernur, Pemprov bekerja sama dengan Kibar Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Kita ingin anak-anak yang putus sekolah yang berumur 18-21 yang memiliki KIP mendapatkan pelatihan agar dilatih keterampilan,” ujar Sutono.

Selain itu, nantinya anak-anak tersebut akan mendapatkan pelatihan selama 150 jam dan dibekali uang saku sebesar Rp3.700.000/orang.

Sutono berharap pelatihan ini akan mengajarkan anak putus sekolah mempelajari sistem untuk bercocok tanam, karena usaha yang paling menguntungkan itu hortikultura.

“Nanti kalau bisa ruang lingkup nya selain Indutri juga pertanian dan ini tentu saja program Gubernur Lampung M Ridho Ficardo untuk penuntasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, dan juga peningkatan kemampuan Sumber Daya Masyarakat (SDM) supaya di Upgrade,” kata Sutono.

Sekdaprov juga mengatakan Menteri Pendidikan mengharapkan program ini berjalan lancar, dan dapat membuat masyarakat Lampung, terutama yang putus sekolah, dapat terdidik.

“Harapannya anak-anak muda kita yang putus sekolah ini punya wirausaha ke depannya. Juga memiliki keterampilan dan pengetahuan. Nanti akan kita support besar-besaran. Kita akan gunakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK),” ujar Sutono. (*)