. . .

Gempa Palu, 54 Anggota Satpol PP Hilang

image_print

FOTO: NURHADI/FAJAR

GEMPA PALU: Menara masjid berdiri diantara puing bangunan yang rusak akibat gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala beberapa waktu lalu.

 

Gubernur Sulteng Minta ASN Kembali Aktif Bekerja

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Data awal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) berjumlah 111 orang. Rinciannya, 57 orang meninggal dunia, sementara 54 lainnya saat ini masih dalam pencarian.

Korban meninggal diantaranya, 15 orang yang berasal dari ASN Provinsi Sulteng. Sedangkan 42 orang ASN dari Kota Palu. Korban hilang 54 orang untuk seluruhnya adalah anggota Satpol PP Kota Palu yang tengah bertugas di lokasi acara Hari Ulang Tahun Kota Palu di Pantai Talise.

“Iya (54 anggota Satpol PP) hilang saat bertugas di tempat acara HUT Kota Palu di pantai tersebut. Kami turut berduka cita atas musibah itu,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN/Group Trans Lampung), Minggu (7/10).

Sementara itu, lanjut Bahtiar, berdasarkan data sementara juga yang diterima langsung dari Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Elvius Dailami yang juga sebagai Ketua Tim Kemendagri yang berada di Palu, setidaknya ada 15 unit kantor yang mengalami rusak berat.

“Itu data sementra yang kami terima dari Pak Elvius Dir Bencana Ditjen Adwil Kemendagri. Nanti kami terus update. Bagi kantor yang rusak berat mereka berkantor dengan mendirikan tenda didepan kantornya masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, tim Kemendagri dan Praja IPDN yang saat ini ditugaskan fokus pada tugas pokok dan kewenangan Kemendagri. Diantaranya, melakukam pendataan aparat Pemda dan DPRD yang jadi korban meninggal, hilang serta yang kehilangan keluarga, rumah dan lainnya.

“Melakukaan pendataan infrastruktur pemerintahan yang rusak seperti kantor-kantor pemeritahan yang rusak, sarana prasarana peralatan kantor dan lainnya pada Pemprov Sulteng, Kota palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong,” kata Tjahjo kepada awak media di group WhatsApp, Minggu (7/10).

Selain itu, tugas tim adalah melakukan pendampingan kepada Pemda. Seperti pendampingan penyusunan dan perubahan APBD. Dalam pendampingan ini fokus sasaran untuk penanggulangan bencana. “Perbaikan sarana prasarana pelayanan KTP el. Juga memberikan semangat kepada rekan-rekan aparat Pemda yang selamat untuk kembali bekerja normal seperti masa sebelumnya,” tambahnya.

Mendorong Pemda untuk membuat tempat-tempat pelayanan pemerintahan darurat. Misalnya, jika ada kantor desa atau kantor lurah yang hancur maka bisa dibangun kantor lurah sementara. Sedangkan, jika Lurahnya menjadi korban meninggal maka bisa segera tunjuk Plt.  “Lurah dan lain-lain, begitu pula jika kantor dinas dan kecamatan yang rusak dan lainnya,” pungkasnya.

Sedangkan, untuk ASN yang menjadi korban meninggal dunia, lanjut Tjahjo akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk memungkinkan melakukan penambahan formasi penerimaan CPNS baru khusus di Sulteng.

“Jurusan yang diterima sesuai kebutuhan dilokasi bencana. Misalnya, sarana geologi, guru psiko, dokter, perawat, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan, dan lainnya. Dan angggota DPRD jika ada yang menjadi korban meninggal segera dilakukan PAW,” ujarnya.

Terkait dengan infrastruktur dan sarana prasarana peralatan pemerintahan yang rusak untuk kembali dibangun dengan dukungan APBN. Baik bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Bidang Pemerintahan. Menggunakan dana program penanggulangan bencana. Disamping itu, Kemendagri juga akan melakukan koordinasi dengan Menteri PUPR untuk membantu bangun gedung kantor pemerintahan yang tahan gempa.

“Intinya Kemendagri akan mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan dapat kembali normal. Kemendagri akan koordinasi dengan Menpan untuk penanganan aparat yang korban. Sedangkan untuk pembanguan kantor-kantor dan sarana prasarana pemerinrahan akan koordinasi dengan Menkeu, Kepala Bappenas, Menteri PUPR dan BNPB,” tutupnya.

Sebelumnya juga, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola berdasarkan hasil koordinasi bersama Kemendagri mengeluarkan instruksi tentang Keaktifan Melaksanakan Tugas PNS Provinsi Sulteng. Dalam surat tersebut, kepada seluruh PNS lingkup Pemerintah Sulteng diwajibkan untuk kembali hadir dan aktif bekerja seperti biasa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing terhitung mulai Senin, (8/10).

Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah serta pejabat struktural lainnya wajib untuk memantau kehadiran PNS dan mengkoordinir langsung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta melaporkan semua perkembangan kepada pimpinan secara berjenjang sesuai kewenangannya.

Kepada pejabat pengelola kepegawaian pada perangkat daerah lingkup Provinsi Sulteng agar segera mendata PNS dan atau Tenaga Kontrak pada masing-masing perangkat daerah yang menjadi korban (wafat). Untuk selanjutnya dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinai Sulteng. (HRM/FIN/tnn)