FSGI Menyayangkan Kasus Kekerasan Sekolah Masih Terjadi di Lampung

0
603
views

Adanya pelaporan Mas’un dan AdanJumiati orangtua dari korban seorang pelajar SMKN 2, BandarLampung Dwiki Mas’un Sofian (16), yang mengalami 107 luka tusuk disekujur tubuh yang dilakukan sesama teman sekolahnya, kepada Kapolda lampung Brigjend Polisi Ike Edwin ketika menerima laporan langsung masyarakat saat berkantor diluar Mapolda, di Terminal Rajabasa Lampung, Kamis (10/3) ternyata melahirkan kekhawatiran, bahwa tindakan kekerasan berlatar sekolah masih terjadi.
Menyikapinya, Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Indonesia (Sekjen FSGI) Retno Listyarti sangat menyayangkan kasus kekerasan sekolah masih terjadi di Lampung. Apalagi kejadiannya dilakukan para siswa disalah satu SMK Negeri terpandang di Kota Bandarlampung sebagai ibukota provinsi.
“Lo kok bisa dan masih ada?. Wah, pemerintah daerah, pihak dinas, pihak sekolah, masyarakat, aparat keamanan, sampai LSM perlindungan perempuan, siswa dan anak disana (Lampung) kecolongan tuh. Harus diusut tuntas dan diantisipasi kalau (muka) dunia pendidikan Lampung tidak mau tercoreng lagi,”akunya heran lewat surat elektronik pada redaksi Translampung, Sabtu (12/3).
Dia menyebut adanya kasus-kasus kekerasan dalam pendidikan sepanjang tahun 2015 juga tinggi belum bisa diminimalisir oleh segala pihak berkaitan dengan pendidikan. Retno membeberkan pelaku kekerasan dilingkup sekolah banyak dilakukan didaerah. Sedangkan, kategori kekerasannya tidak hanya guru terhadap murid, tetapi juga murid dan orangtua terhadap guru, serta siswa terhadap sesama siswa.
“Walau Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan dan instruksi pemerintah untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Namun, penerapan yang belum optimal membuat anak-anak Indonesia belum sepenuhnya terlindungi (dari berbagai tindak kekerasan),”ujarnya.
Beberapa contoh peraturan terkait pencegahan dan perlindungan kekerasan anak disekolah terdapat dalam Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hingga Permendikbud 23/2015 tentang penumbuhan budi pekerti anak ataupun siswa.
“Namun, penerapan perangkat hukum itu masih terbentur beragam kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat, kurang kontrolnya para orangtua terhadap kehidupan anaknya diluar rumah,kurang pekanya Kementerian maupun Dinas pendidikan serta kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan kasus kekerasan itu,” ujar Retno.
Meski ada peraturan mengenai perlindungan terhadap anak, namun kekerasan yang dialami anak sepanjang 2015 tidak menurun bahkan cenderung semakin mengerikan. Mantan Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta ini mencontohkan, selain kasus Dwiki Mas’un Lampung, FSGI mencatat berbagai kasus kekerasan yang belum menemui titik terang seperti peristiwa tewasnya siswa SD di Jakarta saat jam efektif sekolah, pengeroyokan siswa SD terhadap teman perempuannya di Padang, atau penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang siswi SMA di Jogjakarta seorang siswa tega menebas lengan teman sekolahnya karena dipicu kecemburuan di Surabaya dan tato hello kitty, atau tawuran siswa SMA di Jakarta yang merengut nyawa, dan masih banyak lagi.
“Fakta tersebut menunjukan ada masalah dengan pendidikan di negeri ini, harus ada revolusi mental di dunia pendidikan. Kita tunggu program gebrakan Kemdikbud untuk merevolusi mental melalui pengembangan pendidikan karakter,” tegas Retno.
Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Kadisdikbud) Lampung Hery Suliyanto menegaskan bahwa pihaknya kesulitan mengontrol, mengawal, mengantisipasi bahkan menimalisir berbagai tindak kekerasan disekolah khususnya dilingkup SMA dan SMK, karena pengelolaan kedua level sekolah itu masih dibawah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/kota setempat.
“Tapi setelah keluar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu isinya, mulai tahun ini (2016) pengelolaan SMA dan SMK dikembalikan ke kita (Disdikbud Lampung), hal-hal seperti itu akan menjadi prioritas program peningkatan mutu sekolah dan SDM didalamnya,” ucapnya, Sabtu (12/3).
Tak hanya tindakan kekerasan didalam dan luar sekolah, pencegahan kekerasan diranah pendidikan juga dilakukan pada tindakan kekerasan (pelonco) saat Masa Orientasi Siswa (MOS) tingkat SMA dan SMK. Maka Disdik se Lampung supaya berani menindak tegas oknum tersebut dan berani melaporkan ke pihak berwajib, karena pelonco tak termasuk pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
“Saya meminta supaya pihak sekolah terbuka melaporkan dan rutin memantau semua tindak tanduk sekolah. Bahkan, jika siswa yang merasa terancam wajib memberikan pengawalan. Pokoknya jangan sampai selip (terjadi kejadian serupa) lagi,” kata Hery.
Tak hanya itu, pihaknya siap menindaktegas dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian jika ada pelaporan sekolah, masyarakat, orangtua dan siswa jika dirasa ada indikasi ataupun sudah dilakukan kekerasan. Jika ada indikasi segera melaporkan kepihak terkait atau Disdik, karena nanti akan ditindaklanjuti supaya pelakunya jera,”pintanya.
Hal itu beracuap pada surat edaran Mendikbud No.59389/MPK/PD/2015 yang dikeluarkan pada 24 Juli 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 55/2014 tentang Perlindingan Keamanan Peserta Didik di Sekolah.
“tindak kekerasan baik secara fisik, pelecehan maupun psikologis yang dilakukan di dalam dan luar sekolah tidak dibenarkan karena dianggap amoral. Serta mencoreng dunia pendidikan dan sangat tak diperbolehkan. Hal tersebut sangat merusak sistem yang diterapkan Kemendikbud. Dengan kedua peraturan ini pelaksana sekolah harus lebih bisa memiliki rasa tanggung jawab melindungi warga sekolah dan menindak oknum yang dapat merusak citra sekolah,”tukasnya. (ins)