Fly Over Belum Jelas, DPRD Akan Panggil Ketiga Pihak

0
295
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG- Pembagunan Flay Over menimbulkan gejolak terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dan Pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2JN) lantaran belum ada kejelasan izin pembangunannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil ketua DPRD Provinsi Lampung Pattimura,  dimana pimpinan dewan akan melakukan mediasi kepada Pemkot, Pemprov Lampung dan B2JN terkait pembangunan flyover Mall Bumi Kedaton.

Menurutnya,  Pemkot berkeras untuk melanjutkan pembangunan, sementara Pemprov dan B2JN terus mendesak agar pembangunan jalan layang yang menggunakan dana pinjaman PT.SMI senilai Rp22 miliar itu dihentikan.

Pemprov dan B2JN beralasan kondisi ini dipicu oleh lokasi pembangunannya yang berada di jalan nasional yang bukan kewenangan Pemkot Bandarlampung. Sementara, Wali Kota Bandarlampung, Herman HN bersikeras untuk melakukan pembangunan dengan alasan mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam waktu dekat, kami akan panggil, ketiga pihak terkait, untuk meraih kejelasan akan fakta yang ada. Komisi IV yang membidangi infrastruktur akan kami minta untuk memediasi masalah pembangunan,” katanya Pattimura, saat konpers di ruang kerjanya,  Rabu (14/6).

Dilanjutkannya, pembangunan flyover MBK, amat diperlukan dan diinginkan masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi terhadap Pemkot dan Pemprov.

“Permasalahan ini harus lekas diputus, jangan dibiarkan berakar rumput. Harus ada sinergi antara seluruh stakeholder dari pemerintah provinsi dan kab/kota,” ucapnya.

Menurut politisi Gerindra ini sudah beberapa kali Pemkot dan Pemprov saling serang dalam kebijakan. Sebut saja, kasus rekayasa lalu lintas jalan nasional di Tugu Juang, pengelolaan SMK 9, pengelolaan stadion pahoman. Termasuk pengesahan APBD 2017, Kota Bandarlampung yang dipangkas oleh Pemprov sebesar Rp200 miliar.

Bahkan,  urainya,  dalam agenda reses kunker anggaran DPRD pekan depan, permasalahan pembangunan flyover MBK akan jadi perhatian legislatif dapil Bandarlampung. Setelahnya satu dua hari akan akan ada koordinasi antar pimpinan DPRD sebagai tindak lanjutnya.

Menurutnya, pembangunan daerah pada prinsipnya adalah satu kesatuan. Perlu ada sinergis antara pemerintah daerah.Ke depan DPRD akan merangkum setiap argumen setiap pihak. Pattimura juga menghimbau agar semua pihak harus mengesampingkan ego personal dan golongan, dan mengedepankan kepentingan pembangunan.

“Jangan sampai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak tercapai. Memang tahun ini tahun politik, sehingga suhunya memanas, tapi sinergi pembangunan harus tetap berjalan,” pungkasnya.  (rri)