. . .

Fajar : Kalau Kampanye Jangan Gunakan Alat Peraga

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PRINGSEWU –  “Calon legeslatif kalau kampanye jangan menggunakan alat peraga, logo, lambang milik negara.Karena bila masih di langgar dan tidak di patuhi peraturan tersebut ada sanksi pidananya,”Ungkap Fajar Fakhlevi divisi pengawasan Banwaslu pringsewu di ruang kerjanya, Selasa (12/02).

Fajar fahlevi selaku divisi pengawasan Banwaslu Pringsewu mengatakan, seorang caleg sebelum dia mencalon menjadi caleg harus sudah mengerti tentang tata tertib yang harus di lakukan di saat kampanye. Karena setiap tata tertib pemilu semuanya sudah di atur di Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

“Sering kali Banwaslu memperingati kesetiap partai agar menjalankan kampanye dengan tertib jangan ada kecurangan agar tercipta politik yang sehat,”Tutur Fajar.

Besar harapan kami sebagai badan pengawas untuk para caleg jangan pernah mengunakan alat peraga, logo dan sejenis apapun milik negara untuk kepentingan pribadi, bila ada yang kedapatan para caleg mengunakan hal tersebut maka akan bisa di kenakan sanksi pidana.

Salah satu pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu , pasal 280 ayat 1 huruf i yang isinya pelaksana, peserta, dan tim kampanye dalam pemilu di larang membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.

“Bila caleg tersebut melanggar adapun sangsi yang akan di kenakan pada pasal 521 menerangkan bila melanggar pasal 280 ayat 1 huruf a,b,c,d,h,i,j akan di pidana dengan kurungan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00,” Jelas Fajar selaku divisi pengawasan banwaslu Pringsewu.

Di tempat terpisah Azis Amriwan selaku ketua banwaslu mengatakan, bila mana memang terdapat pelanggaran terhadap caleg di dalam kompanye yang mengunakan alat peraga, tanda gambar atau logo milik nagara maka akan segera kita tindak dengan mengasih teguran dan melaporkan ke polisi pamong praja selaku penegak perda dengan surat rekomendasi dari banwaslu untuk mencabut alat peraga kampanye caleg tersebut.

“Kita tidak pernah tebang pilih, bilamanah

Ada calon legislatif yang melanggar aturan tersebut maka sanksi yang di atur oleh Undang Undang Republik Indonesia tentang pemilihan umum tersebut akan di terapkan kepada caleg yang melanggar,” Tegas ketua banwaslu Pringsewu. (Rez)

error: Content is protected !!