. . .

Fahri Desak Pemerintah Cairkan Dana Bantuan Secepatnya

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah yang menjadi Pimpinan rapat konsultasi Tindak Lanjut Penanganan Gempa Bumi NTB tersebut mengingatkan dan mendesak bahwa pemerintah harus segera mencairkan dana bantuan tersebut dengan full dan jangan setengah-setengah.

Fahri menilai, sektor yang sangat mendesak dan perlu segera diselesaikan oleh Pemerintah adalah bantuan untuk para korban yang telah kehilangan rumahnya.

“Dalam rapat tadi kita menekankan, selesaikan dulu bagian privat, saya mohon, kepada wakil menteri keuangan uangnya itu untuk ditransfer dan diperbolehkan orang belanja,” kata Fahri saat ditemui usai Rapat Konsultasi Pemulihan Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/9).

Ia kemudian mengatakan terkait mekanisme nantinya pemerintah memiliki BPKP untuk mengawasi. Ia juga meminta uang Rp 50 juta yang sudah dijanjikan pemerintah, setelah diverifikasi oleh pemerintah daerah (pemda) untuk segera disalurkan.

“Di data no rekening dan lainnya, sudah transfer saja langsung. Supaya tenang masyarakat,” tegasnya.

Politisi yang juga berasala dari NTB tersebut merasa jangan gara-gara verifikasi yang harus tepat sampai 100%, orang harus menunggu, tidur di lapangan dan terpal. “Itu orang bisa gila kalau dalam sebulan mereka tidak punya tempat tinggal,” kata Fahri.

Selanjutnya Fahri menginginkan agar pemerintah percaya dengan wisdom rakyat dan jangan mempercayai kepada orang-orang yang berkampanye bahwa bangsa indo itu bangsa pencuri.

“Percayalah orang itu akan amanah, apalagi itu lagi susah jadi betul kata pak basuki, transfer uangnya bikin mekanisme pengawasannya in sya Allah orang akan mengatur kehidupannya lagi, kita gausah mengatur rakyat yang penting ini assesment dan supervisi supaya jangan rumah nya itu cepet rusak,”ujar Fahri.

“Saya kira lokal wisdom rakyat itu perlu dipercaya,”pungkasnya.

Senada dengan Fahri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (PUPR) mengatakan pembangunan rumah yang rusak pascabencana gempa bumi di Nusa Tengga diharapkan tidak dilakukan oleh kontraktor namun dilakukan sendiri oleh masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas).

“Targetnya sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2018, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan selesai dalam waktu enam bulan. Masyarakat tidak menjadi penonton saja, tapi gotong royong sehingga bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada kontraktor,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Konsultasi Tindak Lanjut Penanganan Gempa Bumi NTB.

Menteri Basuki mengungkapkan sebagai antisipasi musim hujan musim, PUPR dan BNPB akan menyiapkan hunian berupa tenda sementara di dekat rumah, sambil warga menyelesaikan perbaikan rumahnya.

Selanjutnya Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, Menteri Basuki mengatakan, Kementeriannya telah membentuk tim pendamping dimana satu tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik untuk bisa mendampingi masyarakat membangun rumah. Rumah tahan gempa yang dibangun tidak harus menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya.

Masyarakat akan dibantu tenaga pendamping dalam membangun kembali rumahnya dengan teknologi rumah tahan gempa. “(Terkait Risha), hal yang penting adalah struktur bangunannya, yakni dengan kolom yang tahan gempa. Untuk dinding bisa menggunakan kayu, atau batu bata yang ditentukan sendiri oleh masyarakat,” Ujar Basuki.

Pemerintah menurut Menteri Basuki juga telah memulai pencairan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak, yakni Rp 50 juta rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta rumah rusak ringan.

“Untuk itu kami sudah mengatakan suplai bahan bangunannya dari Jawa Timur bukan dari Jakarta supaya lebih cepat. Untuk itu, saya setuju dengan masukkan dari DPR agar dana pembangunan rumah warga segera cair. Pemerintah akan mengontrol harga bangunan yang dijual di depo agar tidak jauh tinggi dari harga pasaran,” tutup Menteri Basuki. (ZEN/FIN/tnn)