Embung Jadi Sengketa Kakon dan Ahli Waris

TRANSLAMPUNG.COM, PRINGSEWU – Cekdam (embung) milik seorang warga yang berada di Pekon Fajar Agung Induk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dipersoalkan. Pasalnya, Kepala Pekon (Kakon) setempat ngotot jika cekdam tersebut merupakan aset desa, sementara ahli waris cekdam tersebut (pemilik sah) memiliki bukti-bukti yang kuat.

Menurut salah satu ahli waris, Tion (53) mengatakan, bahwa lokasi tersebut merupakan milik kakeknya Mbah Joyo Tirto yang saat itu masih berbentuk sawah. Namun tahun 1980, dari Kementerian Badan Proyek Perencanaan dan Pembinaan Reboisasi dan Penghijauan Daerah Aliran Sungai  (BP3RPDAS) Way Sekampung melakukan survei dan tahun 1982 BP3RPDAS membangun penahan air.

“Saat itu berubah menjadi embung, namun ada surat perjanjian jika embung tidak dipergunakan lagi maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya,” kata Tion di kediamannya, Minggu (18/2).

Kemudian tahun 1998, lanjut dia, embung tersebut mengalami cedemin (ketutup tanah), karena tidak dipakai lagi sehingga Tion mengelolanya menjadi kolam ikan. Malahan ada seorang warga yang bernama Dwi yang ingin membeli tanah tersebut seharga Rp25 juta, Dwi tersebut ingin membeli pada waktu sebelum menjadi Kakon.

Pada saat Dwi menjadi kepala pekon fajar agung induk, ahli waris ingin membuat sertifikat embung melalui sprodik tetapi berkas tersebut di tahan, dan malahan di akui menjadi aset desa oleh kepala pekon tersebut.

“Padahal sesuai surat perjanjian jika embung tidak digunakan lagi, maka akan kembali ke pemilik (ahli waris), tapi lucunya Kepala Pekon ngotot jika embung itu aset desa,” paparnya.

“Embuk tersebut sempat menjadi agunan CSR senilai Rp20 juta ke Bank Mandiri, kepada renovasi embung Pekon Pajar Agung Induk pada tahun 2017, sebelumnya hal ini sudah pernah  terjadi, ini yang kedua kali,” kata Tion.

“Atas persoalan itu, tim dari Inspektorat dan bagian aset BPKAD Pringsewu sudah pernah turun kelokasi dan menyatakan jika embung dimaksud bukanlah aset milik desa atau aset Pemkab Pringsewu. Bahkan Pemkab sempat melempar persoalan ini ke Gubernur Lampung dan Dinas Kehutanan Lampung,” lugasnya.

“Kami sudah menerima surat Gubernur tanggal 20 November 2017 dengan No 522/1989/V/23./2016 yang menerangkan status kepemilikan lahan masih sah dimiliki ahli waris. Dan sebelumnya surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor S/605/BPDASHL.WSS-2/2017, tertanggal  7 November isinya sama lahan tersebut dimiliki ahli waris bukan aset kementerian kehutanan,” katanya.

Embung ini pernah di periksa oleh tim lidik dari kepolres kabupaten Tanggamus atas perintah Kapolda langsung.

“Hasilnya tetap sama bahwa embung tersebut milik ahli waris,” ujarnya.

Selain itu, Tion menunjukkan bukti kwitansi pajak PBB tahun 2017 yang dibayar mereka sebagai ahli waris.

“PBB-nya kami yang bayar, kok bisa tanah aset desa, kalau masih ngotot akan kami bawa persoalan ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Dikomfirmasi terpisah Kakon Fajar Agung Induk, Dwi Indrawati mengatakan belum bisa memberi keterangan dengan alasan persoalan ini sedang ditangani pihak Polda Lampung dan Polres Tanggamus.

“Maaf kepada media belum bisa saya kasih keterangan karena ini menyangkut aset desa, nanti jika sudah ada titik terang akan saya publikasikan,” tutupnya. (rez/hkw)

News Reporter