DPRD Way Kanan Sampaikan Tiga Raperda Inisiatif

0
656
views

TRANSLAMPUNG.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan menggelar sidang paripurna penyampaian tiga raperda inisiatif dan pembentukan Pansus perubahan kedua tata tertib serta pengesahan perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Selasa (21/2) di ruang sidang paripurna setempat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Kabupaten Way Kanan Nikman.

Hadir dalam paripurna tersebut, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Anggota FORKOPIMDA, Sekdakab, Staf Ahli Bupati, Para Asisten dan Kepala OPD Pemerintah, hingga Para Camat.

Tiga Raperda yang disampaikan itu antara lain, Raperda tentang pembangunan, pengawasan, pengendalian dan menara telekomunikasi. Raperda Daerah Aliran Sungai (DAS). Raperda tentang tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Nikman mengatakan, sesuai dengan pasal 395 undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD dan tata tertib DPRD Kabupaten Way Kanan nomor 1 tahun 2015 qourum sidang telah terpenuhi, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sementara, Adipati Surya sangat mengapresiasi penyampaian tiga raperda inisiatif DPRD Kabupaten Way Kanan, yang merupakan salah satu bukti nyata bahwa DPRD kabupaten Way Kanan bekerja.

Terkait Raperda PLP2B yang diusulkan oleh Pemkab, Adipati mengatakan, dasar pengusulan Raperda tersebut dikarenakan ahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat yang bercocok agraris karena sebagian besar penduduk Kabupaten Way Kanan menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

“Banyaknya alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya,” ujar dia.

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Penetapan wilayah pertanian di Kabupaten Way Kanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 yaitu luas lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.784 dengan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebesar 7.500 ha.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Way Kanan dan Umumnya di Provinsi Lampung serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

Adipati menyadari dalam penyusunan Raperda PLP2B tersebut belum sempurna. Oleh karena itu koreksi, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk evaluasi dan perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya dengan segala keterbatasan Bupati berharap Raperda itu dapat dipelajari, dibahas, didalami dan dapat disetujui oleh Dewan.(adv)