. . .

DPRD Tubaba Dipandang Sebelah Mata Oleh SPBU Simpang PU, Ruslan: Kami Segera Rekom Penutupan.

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat ‎(Tubaba) Lampung, dipandang sebelah mata oleh pihak managemen Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU)  24345116 ‎Tiyuh Candra mukti simpang PU Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten setempat.

Dugaan tersebut setelah pemanggilan kalikedua terhadap pihak SPBU terkait untuk dilakukan rapat dengar pendapat (Hearing) guna ‎mengklarifikasi legalitas perizinan mereka yang diduga tidak jelas ‎sejak tahun 2010 hingga 2018‎. ‎

‎Menurut Ketua Komisi A DPRD Tubaba Ruslan menegaskan. Ketidak hadiran pihak SPBU pada Hearing yang akan digelar hari senin (13/8/2018) pukul 10:00 Wib diruang rapat  komisi C, makin menguatkan dugaan ‎jika SPBU tersebut memang Ilegal dan tidak berizin. oleh karenannya, pihak DPRD kembali melayangkan surak kali kedua agar pihak SPBU tersebut dapat hadir guna mengklarifikasi legalitas perizinan mereka dan tanpa berwakil.

‎” Itukan ada indikasi yang tidak beres kita dari komisi A tetap melakukan pemanggilan dan hari ini (13/8/2018) surat telah dikrimkan,  besok  (14/8/2018) pihak SBPU harus hadir dan memberikan keterangan terkait legalitas‎ mereka dengan dihadiri oleh semua dinas terkait.” Kata Ruslan saat di hubungi Translampung.com via telpon pada (13/8/2018) pukul 13:30 Wib.

Lanjut dia, jika pihak managemen SPBU tersebut kembali tidak hadir pada hari dan waktu yang telah kita tetapkan, ‎kami akan membuat surat rekomondasi kepada Pihak Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (DPM-PTSP) untuk melakukan teguran secara resmi dan tertulis, sebab DPRD tidak dapat langsung melakukan penutupan serta merta tanpa melalui prosedur yang berlaku.

” Jika surat terguran itu telah di terima pihak SPBU dan mereka tetap tidak mengindahkan pemanggilan DPRD, maka DPRD akan merekomondasikan kepada dinas terkait agar melakukan tindakan tegas penutupan aktifitas SPBU terkait secara resmi. Artinya, kita selaku wakil rakyat telah menjalankan kinerja sesuai prosedur juga tahapan aturan.” Tegasnya.

Hal senada diamini Ketua Komisi C DPRD setempat Paisol.,SH, menurutnya jika pihak Managemen SPBU terkait tetap tidak hadir pihaknya akan segera memberikan rekomondasi kepada dinas terkait untuk malakukan penutupan.‎

‎” Berarti dugaan keterlibatan Onkum dan Pejabat di belakang SPBU itu benar adanya, dan mereka merasa hebat. Artinya kewenangan kami selaku  wakil rakyat telah kami jalanka dan jangan sampai masyarakat bertindak anarkis akibat hilang kepercayaan kepada pemangku  pemerintah selama ini.” Imbuhnya.

Bedasar pantauan Translampung.com Pemanggilan terhadap pihak managemen SPBU Kalimiring Tiyuh murni jaya‎ Kecamatan Tumijajar Tubaba juga untuk mengetahui hal serupa terkait Perizinan dan praktik pengecoran liar yang dilakukan SPBU terkait beberapa waktu lalu. (Dirman)

error: Content is protected !!