. . .

DPRD Sudah Serahkan Paripurna Hasil Pilkada Tanggamus ke Pemprov

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Ketetapan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Terpilih 2018, telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Lampung oleh DPRD Tanggamus. Setelah dari pemerintah provinsi, maka hasil ketetapan Pleno Komisi Pemilihan Umum Tanggamus itu, diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, S.Sos. setelah diumumkan lewat paripurna, maka penyerahan hasil pilkada diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Pemprov Lampung. Waktunya, maksimal lima hari kerja setelah paripurna.

“Kalau lima hari kerja, berarti maksimal Senin (6/8) lalu, surat itu sudah sampai di Pemprov Lampung. Sebab perhitungannya sejak Jumat (27/7) atau saat diumumkan pada paripurna di DPRD Tanggamus. Dalam proses pilkada, lembaga legislatif tersebut memang wajib mengumumkan hasil pilkada didasari keputusan KPU,” ujar Heri Agus Setiawan.

Dalam paripurna, Sekretaris DPRD Suratman membacakan surat Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018 dari KPU Tanggamus yang tertuang di Keputusan KPU Tanggamus Nomor: 778/Hk.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VII/2018.

Isi keputusan itu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018. Menetapkan pasangan nomor urut 1, Dewi Handajani dan AM Syafii memperoleh suara terbanyak, yakni 170.570 suara atau 55,97 suara dari total 304.470 suara sah.

Usai pembacaan tersebut Ketua Sidang Paripurna sekaligus Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan menyatakan bakal langsung memprosesnya ke Pemprov Lampung. Di paripurna sendiri hanya ada proses pembacaan, tidak ada pembahasan atau pernyataan tanggapan.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Tanggamus Robin Sadek, jadwal pelantikan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Jika suatu daerah yang selenggarakan pilkada dan tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Maka tahapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih mengikuti jadwal tahapan yang sudah ditetapkan Mendagri.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE)  Nomor: 270/SJ/OTDA/2017, apabila suatu daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatannya sejak Januari sampai September 2018, maka kepala daerah hasil pilkada akan dilantik pada 20 September 2018.

Jadwal tersebut merupakan gelombang pelantikan pertama. Sebab tidak ada gugatan. Sedangkan pelantikan gelombang berikutnya berdasarkan penyelesaian gugatan sengketa, bisa gelombang kedua atau ketiga. Tergantung lamanya waktu putusan gugatan sengketa. (ayp)