DPRD Pesawaran Panggil DPMPTSP dan Indomaret

TRANSLAMPUNG.COM, PESAWARAN-DPRD Pesawaran akan menjadwalkan pemanggilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesawaran serta pihak manajemen Indomaret yang ada di Desa Cipadang Kecamatan Way Lima.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Rifanzi mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada dinas dan manajemen Indomaret.

“Ini pemanggilan yang kedua kalinya dulu pernah kita ajak hearing waktu itu kepala Dinas yang lama, mereka (Indomaret) ini akan mengurus izinnya tapi sampai saat ini informasinya belum melengkapi izin,” kata Rifanzi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (8/3).

Politis PAN ini menerangkan bahwa pihaknya nanti dalam mengambil keputusan akan sembarangan karna masalah ini harus berdasarkan acuan dalam Perda Tentang Perizinan.

“Kalaupun nati berdasarkan acuan perda menyalahi aturan tidak menutup kemungkinan akan kita rekomendasikan untuk penutupan Idomaret itu,” ucapnya.

Sebelumnya organisasi masyarakat (ormas) Dewan Pimpinan Daerah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPD Pekat IB) Pesawaran menuding pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Serta Dinas terkait Kabupaten Pesawaran lemah dalam menjalani fungsi pengawasan.

Menurut Ketua DPD Pekat IB Kabupaten Pesawara, Herwan Baseir mengatakan bahwa lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh pihak Dinas ini lataran adanya salah satu Indomaret yang berdiri diatas lahan milik PTPN VII di Desa Cipadang Kecamatan Way Lima selama beroprasi tidak mengantongi izin.

“Artinya hal ini luput dari pengawasan mereka, harusnya pihak Dinas terkait bisa memonitoring dan melakukan Evalusi terhadap Indomaret yang ada di pesawaran yang belum mengatongi izin yang legal,” kata Herwan Baseir saat dihubungi Translampung, Senin (6/3).

Selain belum mengatongi izin, lanjut dia, keberadaan Indomaret itu sendiri telah melanggar Permendagri No 35 Tahun 2008 Tentang penataan dan pembinaan pasar dan Tradisonal dan toko moderen.

“Diwilayah itukan banyak para pedagang warung kecil tentunya dengan berdirinya indomaret tersebut secara otomatis omset para pedagang warung kecil menurun bisa-bisa para pedagang gulung tikar dan bangkrut karena pembeli beralih ke Indomaret tersebut,” ucap dia.

Herwan Baseir menambahkan dengan adanya masalah ini pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu kegelisahan warga di sekitar karna kebanyakan warga yang ada di sekitar indomaret menolak keras berdirinya Indomaret tersebut.

“Penolakan keras para warga ini dilakukan dengan membuat surat penyataan untuk kita sampaikan ke pihak Dinas terkait dan Bupati Pesawaran agar ditindak lanjuti,” ucapnya.

“Nah dengan hal ini kami selaku DPD Pekat IB Pesawaran meminta kepada pemerintah Daerah Pesawaran melalui Dinas Perijinan untuk meninjau ulang pendirian Idomaret tersebut dan juga kami meminta kepada pihak indomaret agar menutup semetara sebelum ada izin yang jelas dari dinas terkait seta meminta kepada pihak Kepolisian untuk memeriksa orang-orang yang terlibat dalam pendirian Indomaret tersebut,“ kata Hewan Baseir.

Sementara itu selaku kepala DPMPTSP Joni Arizoni mengatakan, dirinya membenarkan bahwa Indomaret tersebut belum mengantongi izin dari perizinan.

“Ya, memang belum mengantongi izin soalnya perizinanya saat ini masih di proses,” ucapnya.

Dirinya menerangkan bahwa pihanya telah terjun kelapangan dan berdasarkan hasil monitoring.Dan evaluasi dilapangan tidak ditemukan hal-hal yang melanggar UU tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat serta hasil dari konfirmasi dari masyarakat tidak ada yang menolak adanya Indomaret itu.

“Sebenarnya berdirinya indomaret yang ada di lahan PTP itu adalah penganti koprasi karyawan Ruwa Jurai Way Lima yang untuk mempermudah karyawan mengambil barang yang dibayar melalui potongan gaji merek,” pungkasnya.(ydn)

News Reporter