. . .

DPRD Paripurna-kan KUA PPAS APBD 2019 Tanggamus 

image_print

Foto: HUMAS DPRD TANGGAMUS 

PAPARKAN PENYUSUNAN APBD 2019: Bupati Tanggamus Dewi Handajani memaparkan pola penyusunan RKPD dan APBD 2019 serta tema pembangunan kabupaten, saat Paripurna KUA PPAS APBD 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Tanggamus. 

 

Bupati Paparkan Pola Penyusunan APBD dan RKPD

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus melaksanakan rapat paripurna dengan beberapa agenda. Pertama, Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019. Lalu Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Acara PPAS APBD Kabupaten Tunggamus Tahun Anggaran 2019. Pembahasan, Persetujuan DPRD, dan Pendapat Akhir Bupati Tanggamus terhadap Ranperda Kabupaten Tanggamus.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, didampingi Wakil Ketua I Rusli Shoheh, Wakil Ketua II Aris Budianto dan Wakil Ketua III Sunu Jatmiko, serta Sekretaris DPRD Suratman. Dari Eksekutif, hadir Bupati Dewi Handajani, Wakil Bupati A.M. Syafi’i. Pj. Sekda Hamid Heriansyah Lubis, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan, Johnson Vanisa, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan FB. Karjiono, dan Asisten III Bidang Administrasi Firman Ranie. Lalu Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh Kepala OPD, para Camat, dan tamu undangan.

Dalam laporannya, Suratman menyampaikan, pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila dengan memperhatikan partisipasi masyarakat.

“Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap. Mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Berbeda dengan penyusunan dokumen perencanaan sebelumnya yang menganut prinsip money follows program, penyusunan Rancangan KUA dan PPAS,” ujar Suratman.

Bupati Tanggamus Dewi Handajani dalam sambutannya mengatakan, penyusunan APBD 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Lalu kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program. 

“Yaitu dengan memastikan bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Dan bukan sekedarnya karena tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal itu mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan, memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui pengintegrasian program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan
dengan berbasis kewilayahan,” jelas Dewi Handajani.

Bupati juga menegaskan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2018. RKPD tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019. Di dalam dokumen RKPD tersebut, telah digariskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 adalah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur; Pelayanan Publik yang Ramah, Amanah, Tegas, dan Unggul; serta Pembangunan Pariwisata untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. 

Secara garis besar, lanjut bupati, tema pembangunan itu diarahkan pada pemantapan konektivitas daerah melalui pembangunan infrastruktur, bidang pelayanan publik. Terutama empat pelayanan, yaitu akses kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan. Serta pengembangan potensi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Stabilitas ketahanan pangan juga harus tetap dijaga. Dengan melakukan revitalisasi pertanian secara menyeluruh. Didukung oleh pemberdayaan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditopang dengan pengembangan industri dan energi yang berbasis mitigasi bencana. Serta peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kesemuanya itu bermuara pada peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat Kabupaten Tanggamus,” papar Dewi Handajani.

Berdasarkan tema dan pola penyusunan tersebut, maka bupati menyimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, yaitu pertama pengurangan kesenjangan antar-wilayah melalui penguatan daya dukung infrastruktur dan konektivitas. Kedua, pembangunan manusia. Ketiga, pengembangan pariwisata melalui promosi.

“Keempat, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja investasi pengembangan pertanian, jasa produktif serta ketahanan pangan dan energi. Kelima, penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas kamtibmas,” terang bupati.

Di samping itu, kata dia, penyusunan program dan kegiatan tahun 2019 juga diarahkan untuk mewujudkan visi

Kabupaten Tanggamus yaitu Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera yang dilaksanakan melalu program inovatif seperti Program Pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas, dan Unggul), Program Pesona Wisata RATU, serta penjaringan aspirasi masyarakat melalui Program BUDE SARI (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Informasi).

Prioritas pembangunan untuk menyusun Rancangan KUA dan PPAS, Dewi Handajani melanjutkan, antara lain Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1,726 Triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp89,08 miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp1,14 Triliun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp488,39 miliar.

“Dengan kondisi tersebut, kapasitas fiskal Kabupaten Tanggamus masih sangat tergantung dengan Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan oleh Pemerintah

Pusat. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan PAD melalui upaya intensifikasi atau ekstensifikasi potensi dan sumber daya yang dimiliki,” ungkap bupati.

Berikutnya, Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1,723 Triliun. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,04 Trilyun dan Belanja Langsung yang mencapai Rp682,12 miliar. Secara garis besar Belanja Daerah Tahun 2019 digunakan untuk pembiayaan program prioritas tahun 2019.

“Di samping itu juga dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban 10% ketentuan tentang pengalokasian Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” tandas Dewi Handajani. (ayp)