DPRD Metro Minta Stop Minimarket Baru

0
658
views

METRO – DPRD Kota Metro moratorium pengurusan usaha baru dan izin minimarket atau toko retail modern di Bumi Sai Wawai. Pasalnya, dewan melayangkan surat rekomendasi mengenai penghentian pendirian toko retail tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Metro Basuki. Menurutnya, rekomendasi penghentian atau penolakan izin minimarket baru di wilayah setempat telah melalui sejumlah kajian. Di antaranya luas wilayah Bumi Sai Wawai yang kecil. “Jumlah penduduk kita juga tidak terlalu banyak. Sekarang sudah ada 41 usaha minimarket atau toko modern di Metro. Hitungan kita ada tujuh sampai delapan minimarket per kecamatan (lima kecamatan),” tandasnya selepas rapat dengar pendapat bersama Pemkot Metro, Kamis (21/4).

Selain itu, belum ada penyelarasan aturan antara Perda tahun 2015 tentang pasar dengan Perwali. Perwali yang ada tahun 2010 merunut acuan lama. Dimana ada perbedaan aturan. Yakni jarak pasar modern dan pasar tradisional. “Perda 2015 jarak minimal 200 meter. Perwali 2010 itu 100 meter. Jadi banyak yang harus dibenahi. Terutama aturan. Dan saya rasa jumlah 41 itu juga sudah banyak dengan wilayah kita yang kecil ini,” tandasnya.

Moratorium, terus Basuki, juga untuk melindungi usaha-usaha kecil di wilayah setempat. Seperti warung dan toko kelontongan, agar bisa bertumbuh kembang menggeliatkan ekonomi masyarakat Bumi Sai Wawai. “Nah, dari sisi PAD kita juga belum lihat. Kontribusinya minimarket itu berapa untuk Metro. Kan cuma IMB, pajak parkir, sama pajak air tanah. Itupun kalau mereka buat sumur bor. Artinya tidak terlalu signifikan,” imbuhnya.

Karena itu, DPRD meminta pemberhentian izin usaha baru minimarket di wilayah setempat. “Sampai kapan stopnya, kalau kami dari dewan sudah cukup 41 itu. Kita bukan menghalangi investasi, tapi harus ikut aturan dan jangan lupa dengan kondisi sosial ekonomi lokal,” tandasnya.

Terpisah, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Kota Metro sepakat adanya penghentian pegurusan izin usaha baru minimarket. “Ya kita sepakat, kalau melihat luas wilayah dan jumlah penduduk. Dan aturan antara perda dan perwali juga belum ada penyelarasan. Intinya kita siap menindaklanjuti,” ujar Syachri Ramdahan Kepala Kantor PM PTSP Metro.

Namun demikian, Syachri mengaku, tidak ada aturan pembatasan terkait minimarket. Hanya ada aturan jarak. “Tidak ada aturan pembatasan. Dari pusat sampai perda. Hanya ada jarak dan maksimal empat dari satu titik. Itu saja,” tuntasnya.(ian/ria)

PEMBATASAN. DPRD meminta agar usaha baru dan kepengurusan izin minimaret atau toko retail modern dihentikan. Menilai luas wilayah Metro, dan telah banyaknya minimarket yang dapat mengganggu ekonomi para pedagang lokal di Bumi Sai Wawai. Hearing dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, dihadiri anggota Komisi I Nasriyanto, Tondi Nasution, Warsono, Asisten II Khaidarmansyah, Kadis Pasar dan Perdagangan Purwanto, Kadistakopar, Purwanto, Kabag Hukum Leo Hutabarat, dan Dispenda Kota Metro.ian
Powered by Telkomsel BlackBerry®

LEAVE A REPLY