. . .

DPRD Metro Minta PUTR Evaluasi Temuan BPK

image_print

PUTR: Tunggakan Masih 900 Juta

TRANSLAMPUNG.COM, METRO – DPRD kota Metro melalui Komisi I meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menindaklanjuti temuan BPK RI perwakilan Lampung terkait kesalahan pengerjaan proyek di Kota Metro yang diperkirakan mencapai Rp 3 Miliar.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Nasrianto Effendi mengatakan, Dinas PUTR harusnya melakukan evaluasi terkait temuan BPK pada proyek tahun 2017 tersebut.

“Kita inginkan pekerjaan itu hasilnya berkualitas. Kita usulkan untuk mengevaluasi semua bentuk pembiayaan yang tidak jelas. Ini yang harus diminimalisir. Karena pungutan tak jelas berimbas dengan pekerjaan yang tidak maksimal,” tandasnya, Rabu (22/8).

BPK telah menemukan adanya kesalahan pada pekerjaan sejumlah proyek. “Jadi, jangan ada istilah setoran atau fee proyek. Ini yang mengakibatkan dan berimbas pekerjaan tidak maksimal dan berkualitas. Karena pungutan tak jelas itu,” bebernya.

Selain itu, dewan juga menilai pekerjaan dilaksanakan tidak tepat waktu. Sehingga mengakibatkan menimbulkan persoalan. Berdampak pada waktu pengerjaan yang tidak cukup, hingga berakibat pada kualitas hasil pekerjaannya.

“Ini juga faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk menghindari keterlambatan pekerjaan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Tidak seperti yang selama ini banyak pekerjaan fisik dimulai menjelang berakhirnya tahun anggaran,” tambah Ketua Komisi I Basuki, di saat bersamaan.

Karenanya, pihaknya meminta ke depan agar tidak ada lagi pekerjaan proyek fisik yang dikerjakan tidak sesuai dengan rab dan bermasalah. Dewan berharap seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik di Metro bisa maksimal dan berkualitas. Sehingga dapat betul-betul dirasakan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Metro mengaku temuan BPK Lampung terkait kesalahan pengerjaan proyek senilai Rp 3 Miliar tahun anggaran 2017 telah dikembalikan ke kas daerah.

Kabid Cipta Karya Dinas PUTR Metro Robby K Saputra mengatakan, BPK Lampung meminta temuan atas pekerjaan dikembalikan ke kas negara. Hingga saat ini, pengembalikan uang ke kas daerah sudah dilakukan rekanan.

“Itu yang sudah terbayarkan tinggal sisanya yang masih sekitar Rp 900 juta dari proyek tahun 2017. Untuk pelunasan pengembalian uang negara ke kas daerah itu terhitung tinggal 10 hari lagi,” pungkasnya. (suf/hkw)