. . .

DPRD Lambar Sahkan Tiga Ranperda Inisiatif

image_print

Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus, S.Pd saat menandatangani Tiga Ranperda Inisiatif yang diajukan oleh Baperda DPRD Lambar belum lama ini.

Pemberian Nama Jalan dan Fasum, Kabupaten Layak Anak, Serta Pengelolaan Sampah

TRANSLAMPUNG.COM, LAMPUNG BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) kembali membuat terobosan dalam melahirkan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) sebagai payung hukum yang siafatnya berlaku mengikat. Belum lama ini lembaga yang beranggotakan 35 wakil rakayat dari 15 kecamatan tersebut melalui Badan Pembentukan Perda ( Baperda) mengesahkan tiga Ranperda Inisiatif yang lahir dari pemikiran para wakil rakyat di bumi sekala bekhak tersebut.

Ketiga ranperda inisiatiftersebut antara lain Ranperda pemberian nama jalan dan fasilitas umum (Fasum), Ranperda kabupaten layak anak, serta Ranperda tentang pengelolaan sampah.

Proses pembahasan ranperda inisiatif yang disahkan ditahun ke empat masa jabatan anggota DPRD Lambar Periode 2014-2019 berlangsung cukup panjang, mulai daripembahasan ide dan gagasan pembentukan perda diinternal anggota dewan, pembahasan diinternal team badan pembentukan Perda, kemudian pengkajian dengan team legislasi Pemkab Lambar hingga lahirnya ketiga Perda Inisatif DPRD tersebut.

Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial S.Kom mengatakan lahirnya perda inisiatif DPRD merupakan bentuk respon lembaga wakil rakyat dari perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Lampung Barat. Nantinya Ranperda Inisiatif menjadipegangan pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi aturan yang telah ditetapkan sebagai paying hukum bersifat mengikat.

“Tentunya Perda ini nantinya mengatur secara teknis dalam memberlakukan aturan, memanajemen penerapan dilapangan sehingga sesuai harapan,” kata Edi Novial.

Sementara ketua Baperda DPRD Lambar Dadin Ahamdin, S.Sos mengatakan secara materil pembentukan Perda inisiatif tidak langsung dirasakan masyarkat, tetapi dalam jangka panjang tujuannya akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu lahirnya Perda pengelolaan sampah yang secarateknis mengatur regulasi pengelolaan sampah di Lampung Barat. Begitu juga dengan Perda penamaan jalan dan pasilitas umum yang menjadi acuan pemerintah memberi nama jalan di masing-masing kecamatan sehingga tidak asal-asalan.

“Karena itu perda inimenjadi salah satu acuan dan landasan pemerintah untuk menghindari terjadinya persoalan dinkemudian hari,” ujar Dadin.

Dalam perjalannnya pembahasan pembentukan ketiga perda inisiatif yang nantinya menjadi payung hukum dan mengatur pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa catatan dari tim Legislasi Pemerintah Daerah dan Baperda DPRD guna di lakukan perbaikan tertulis sebagai bentuk penyempurnaan dari Tiga Ranperda itu diantaranya, Adapun catatan dimaksud antara lain:

  1. Rancangan Perda Nama Jalan dan Fasilitas Umum.
  2. Materi muatan perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perudang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.
  3. Selanjutnyaperluditambahkanketentuan yang mengatur penulisan nama jalan selain

menggunakan bahasa Indonesia, namun juga menggunakan aksara Lampung.

  1. Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak.
  2. Sebaiknya Raperda ini mengatur mengenai pengembangan Kabupaten Layak Anak

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor

12 Tahun 2011 tentang Idikator Kabupaten/Layak Anak, dimana tujuan dari Peraturan

Menteri tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah,pemerintah provinsi

dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantaun dan

evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan

Kabupaten/Kota Layak Anak, serta guna memberikan kesamaan pemahaman tentag

pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota.

  1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Nomor 13

Tahun 2011 dalam Ranperda ini masuk kedalam tahap persiapan, disarankan agar

dihapuskan dan materi muatannya diletakkan pada pendahuluan. Mengingat materi

muatan yang diatur didalamnya perluu ntuk disesuikan.

  1. PadaPerencanaanpadaRaperdaini, sebaiknyadisesuaikandenganPasal 8 Peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011,

dimana perencanaan dituangkan dalam RAD-KLA (RencanaAksi Daerah Pengembangan KLA)

 

  1. Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah.
  2. Materi muatan yang terkandung didalam Raperda ini, memiliki kesamaan dengan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga perlu

diperkaya dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang

Pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Sampah.Selain itu perlu disesuaikan tata cara perumusan Raperda ini

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan eraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

  1. Lembaga Pengelola merupakan salah satu ketentuan yang paling sedikit harus diatur

dalam Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Permendagri Nomor 33

Tahun 2010, dengan demikian ketentuan tersebut harus diatur dalam Raperda ini dan

diletakkan dibawah Bab Penyelenggaraan dengan mengacu pada Pengelolaan Sampah

Bagian Ketiga tentang Lembaga Pengelola Permendagri Nomor 33 Tahun 2010

  1. Ketentuan mengenai Insentif dan disinsentif pada Raperda ini sebenarnya telah diatur

dalam Pasal 14, namun materi muatan yang diatur sama persis dengan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sedangkan didalam Permendagri Nomor 33

Tahun 2010 yang merupakan peraturan pelaksananya mengatur lebih rinci, sehingga

sebaiknya ketentuan mengenai Insentif dan disinsentif pada Raperda ini sebaiknya

diperkaya.

  1. Sanksi Administratif pada Pasal 23 Raperda ini, sebaiknya dihapuskan dan apabila

ingin mengatur tentang sanksi administratif pada Pasal 11 tentang Perizinan sebaiknya

diletakkan pada pasal yang bersangkutan dibagian (ayat) terakhir) sebagaimana diatur

dalam Angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. (rls).