DPRD lambar sahkan Perda Inisiatif

0
98
views

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

TRANSLAMPUNG.COM, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi.

Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga baik Legislatif maupun eksekutif  wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung.

Agar terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan  melaksanakan kewajiban serta meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu dengan ada nya aturan tersebut dapat mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Atas dasar tersebut serta tuntutan agar adanya revisi tentang peraturan kedudukan hak keuangan dan administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Lampung Barat Menggunakan salah satu hak nya dalam merevisi peraturan kedudukan hak keuangan dan administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Barat tersebut melalui Peraturan Daerah Inisiatif.

Adapun pengaturan inisiatif mengenai hak- hak keuangan dan administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Barat merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga Legislatif dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Lampung Barat.

Adapun  Hak Keuangan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD meliputi :

  • uang representasi;
  • tunjangan keluarga;
  • tunjangan beras;
  • uang paket;
  • tunjangan jabatan;
  • tunjangan alat kelengkapan;
  • tunjangan komunikasi intensif; dan
  • tunjangan reses.

 

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

  • jaminan kesehatan;
  • jaminan kecelakaan kerja;
  • jaminan kematian; dan
  • pakaian dinas dan atribut.

 

Selain tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

  • rumah negara dan perlengkapannya;
  • kendaraan dinas jabatan; dan
  • belanja rumah tangga.

 

Selain tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

  • rumah negara dan perlengkapannya; dan
  • tunjangan transportasi.