DPRD Lambar Ajukan Ranperda KTR dan Pelayanan Publik

TRANSLAMPUNG.COM, LAMBAR-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lambar melalui Badan Pembentukan Perda (Baperda) membentuk Dua peraturan daerah inisiatif diantaranya Perda kawasan tanpa rokok (KTR) dan pelayanan publik.

Sejauh ini Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak mengatur terkait sanksi bagi siapa saja yang melanggar, atau hanya sebatas imbauan kepada masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) setempat.

Dengan dimulainya penyusunan Ranperda tersebut, maka nantinya selain akan mengatur kembali soal penetapan KTR juga akan mengatur soal sanksi yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar Perda KTR.

Dalam nota pengantar Ranperda inisiatif  DPRD yang disampaikan oleh ketua Badan Legislasi (Banleg) B. Supriadi, di Ruang Sidang Marghasana, dia mengatakan, beranjak dari isu kesehatan, ketentuan tersebut diatas menunjukkan Tiga aspek penting yakni hak asasi atas kesehatan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak jaminan sosial.

Upaya mewujudkan hak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif yang antara lain meliputi UU tahun 2004 tentang praktik kedokteran, UU tahun 2009 tentang kesehatan dan UU tahun 2009 tentang rumah sakit

Perilaku merokok yang dilakukan masyarakat harus segera diatasi. Perokok pasif adalah pihak yang paling dirugikan dari aktivitas merokok.

Dibandingkan yang terpapar dengan asap rokok utama, pengaruh perokok pasif lebih mempunyai resiko lebih tinggi mengidap berbagai jenis penyakit, hal ini dikarenakan perokok pasif menghisap asap sampingan yang tiga kali lebih berbahaya dari yang dihisap oleh perokok aktif.

Bila dalam suatu daerah terdapat 60 persen perokok maka jumlah masyarakat yang terancam terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah  60 persen. Penyakit yang menyerang dapat meningkatkan indek kematian yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Selain menggagas Perda inisiatif  KTR Badan Pembentukan Perda DPRD Lambar juga mengajukan Perda Pelayana Publik terhadap pihak eksekutif, hal tersebut sebagai salah  salah satu upaya yang dilakukan oleh wakil rakyat guna pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat yang merupakan salah satu  fungsi penting yang wajib diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat, selain distribusi, regulasi maupun proteksi, fungsi pelayanan tersebut merupakan aktualisasi rill kontrak sosial yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentunya masih membutuhkan pengaturan untuk pelaksanaannya, terutama yang berkenaan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang terkait dengan pelayanan publik.(adv)

News Reporter