. . .

DPR Desak KPU Cabut Surat Edaran Tentang Agreditasi RS

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) mengeluarkan surat edaran tertanggal 30 Juni 2018 No 627 mencantumkan list Rumah Sakit (RS) yang menjadi rujukan untuk pemeriksaan kesehatan Jasmani , Rohani dan Narkoba bagi Calon Anggota Legislatif (Caleg) mendapat kritik pedas. Pasalnya, dalam surat edaran itu pihak KPU-RI merekomendasikan RS swasta dan terkesan mengabaikan RS Pemerintah.

Menurut AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, surat edaran KPU-RI ini belum kuat dan tidak memiliki alasan.

“Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dengan gamblang, misalnya apakah dengan lahirnya surat edaran ini tidak mengakui keberadaan Rumah Sakit Pemerintah lainnya? Apakah tidak layak Rumah Sakit diluar daftar akreditasi KPU sebagai lembaga kesehatan yang selama ini melayani rakyat? Kenapa Rumah Sakit Gatot Subroto dan Polri tidak masuk dalam daftar itu? Bagi saya penuh tanda tanya dan tidak paham dengan keputusan KPU ini,” kata Herman lewat pesan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (1/7).

Selain tidak memiliki alasan kuat, Herman Khaeron juga menuturkan, surat edaran ini diterbitkan terlambat karena sebagian besar Calon Anggota Legislatif (Caleg) sudah memiliki surat keterangan dari pihak RS yang teragreditasi dari KPU. “Surat edaran ini juga terbitnya terlambat karena sebagian besar Calon Anggota Legislatif sudah memproses surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan surat keterangan bebas narkoba yang mungkin diluar daftar Rumah Sakit terakreditasi KPU, serta sudah mendaftar di Partainya masing-masing,” ucapnya.

Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengakui, surat edaran KPU-RI ini sangat diskriminatif terhadap RS Pemerintah. Dikatakan Khaeron, keputusan KPU-RI ini akan berdampak buruk bagi RS Pemerintah. “Peraturan ini diskriminatif, kurang tepat, membuat stigma negatif untuk rumah sakit pemerintah lainnya, dan bagi caleg akses terhadap rumah sakit terakreditasi KPU semakin jauh, padahal masih banyak persyaratan lain yang mesti diselesaikan. Kalaupun dasar pemikirnnya agar hasil tes kesehatan berkualitas, semestinya masih banyak Rumah Sakit Swasta juga bisa dipake rujukan KPU,” jelasnya.

Olehnya itu, politisi asal Jawa Barat ini menyarankan agar KPU-RI mengikuti peraturan sebelumnya, yakni dengan tes kesehatan jasmani dan rohani, serta tes bebas narkoba Caleg dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah. “Toh pileg sebelumnya dan Pilkada serentak yang baru lalu juga pake aturan itu. Jadi atas argumentasi tersebut, sebaiknya surat edaran tersebut di cabut dan dibatalkan serta kembali kepada peraturan sebelumnya,” sarannya.

Selain Herman Khaeron, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Rifai Darus mengatakan, surat edaran ini menunjukan bahwa KPU-RI tidak mengenal dan mengetahi kondisi geografis Indonesia. Bahkan, batas waktu yang ditetapkan KPU-RI sangat mendiskriminatif putra-putri terbaik Indonesia.

“Ini menunjukan bahwa KPU tidak mengenal dan mengetahui kondisi geografis Indonesia. Sangat disayangkan dengan batas waktu yang singkat untuk proses pendaftaran Bacaleg baik DPR/DPD/DPRD KPU melakukan sebuah tindakan yang sangat merugikan putra/putri terbaik bangsa ini untuk mencalonkan dirinya dalam Pemilu 2019,” kata Rifai Darus lewat pesan tertulisnya.

Tak sampai disitu, Rifai Darus pun mengklaim pihak KPU tidak paham betul tentang Indonesia. Dari list RS yang dikeluarkan itu, tak ada satupun RS milik Pemerintah yang disertakan dan perlengkapannya tidak selengkap milik Pemerintah.

“Dengan keluarnya surat edaran tersebut dan keadaan riil di lapangan menandakan bahwa KPU masih belum paham tentang Indonesia. Dibeberapa provinsi Dari list RS yang dikeluarkan tidak semuanya Milik pemerintah sebagaimana yang diamanatkan UU RI no 7 Tahun 2017, disamping itu keberadaan RS yang dirujuk memiliki kendala geografis antar kabupaten/kota, disamping itu pula kemampuan RSUD dalam melakukan pemeriksaan juga mengalami kendala peralatan, dan lain sebagainya,” cetusnya.

Oleh karena itu, KNPI meminta agar KPU mencabut surat edaran tersebut, khususnya tentang daftar rujukan RS agar semua berjalan sesuai UU RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hingga RS daerah termasuk milik TNI/Polri dapat menjadi bagian yang telah beroperasi diseluruh kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Semoga Pemilu 2019 berjalan dengan Gembira sebagai pesta demokrasi Rakyat Indonesia,” tutupnya. (rba/fin)