. . .

DPR: Dana Saksi Pemilu Harus Dibiayai Negara

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Polemik penanggungjawab dana saksi Pemilihan Umum (Pemilu) antara Pemerintah dan DPR masih bergulir. Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mau pembiayaan dana saksi di bawah tanggung jawab pemerintah. Tetapi dikembalikan kepada partai politik.

Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah mengatakan, dana saksi memang harus dibiayai oleh negara. Tujuannya, agar tidak ada persaingan yang tidak sehat pada pembiayaan saksi dari partai-partai politik yang memiliki banyak dana. Kondisi ini menjadikan partai tersebut memonopoli kontrol terhadap saksi.

“Dana saksi harus dibiayai negara, sekali lagi ini argumen lama yang saya katakan. Kenapa harus dibiayai negara? Supaya tidak ada persaingan yang tidak sehat pada pembiayaan saksi. Nanti kalau ada partai yang uangnya banyak bisa memonopoli kontrol terhadap saksi. Bisa dicurigai sebagai kontrol quote and quote kecurangan. Kalau negara yang membayar, maka negara akan menjamin setiap TPS itu aman. Saya kira harus dianggap bagian dai pos belanja kita dalam proses memperbaiki proses demokrasi dan pemilihan kita ini,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR-RI, Kamis (18/10).

Politisi yang dikenal suka mengkritisi Pemerintah saat ini menyarankan agar Mendagri harus menerima usulan tersebut. Karena jika pembiayaan saksi dibiayai oleh Partai Politik, maka Pemilu tidak kredibel akan tersaji pada 2019 nanti.  “Ini kan pos lain untuk demokrasi, daripada nanti Pemilu kita tidak kredibel kan bahaya. Kredibilitas Pemilu itu kan penting untuk eksistensi dan legitimasi Pemerintahan yang akan datang,” ujarnya.

Menurut Fahri Hamzah, posisi saksi lebih menguntungkan Pemerintah dalam menyelamatkan proses demokrasi bangsa. Karenanya  pemerintah tidak boleh menjadikan uang sebagai sengketa dalam Pemilu nanti. “Kepentingan negara, karena untuk menyelamatkan proses demokrasi. Jangan biarkan uang sebagai alat bersengketa dalam Pemilu, harus diminimalisir. Yang sengketa dalam Pemilu itu ide, gagasan dan pemikiran. Kalau uang dijadikan sengketa mampuslah kita, itu yang membahayakan,” jelasnya.

Senada dengan Fahri Hamzah, Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan sepakat jika pembiayaan saksi di Pemilu adalah tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pembiayaan saksi dari Negara juga mampu meminimalisir terjadinya penyelewengan dan monopoli saksi oleh partai politik tertentu yang memiliki banyak anggaran.

“Contoh sederhana Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saksinya Rp 20 miliar, satu provinsi nyari uang nggak boleh, cari ini nggak boleh, tapi kan saksi mesti ada. Negara nggak mau nanggung. Akhirnya ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan nggal ditangkap, yang ketahuan ditangkap. Itu kan nggak adil. Saya kira itu harus dibiayai oleh negara, kan jelas ada orangnya, ada saksinya. Tujuanya  agar Pemilu itu berkualitas, Pemilu adil, jujur, transparan,” ujar Ketua MPR.

Meski pembiayaan saksi menjadi tanggung-jawab Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam hal pengawasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini tetap sepakat, jika pembiayaan saksi harus dibebankan oleh Negara, meski satu partai politik mengusulkan satu saksi.

“Nggak apa-apa, masing-masing Parpol ajukan satu saksi. Dibiayai oleh Bawaslu uangnya disitu nggak apa-apa, nggak usah diserahkan ke partai, setuju. Tapi dibiayai negara. Prinsipnya, judulnya itu saksi dari Parpol sat itu dibiayai oleh Negara, jangan partai suruh nyari uang sendiri. Nggak boleh nyari uang, nanti ada yang ketangkap, ada yang nggak,” ucapnya.

“Begini saya setuju lebih bagus transparan dibiayai negara. Ketimbang nggak dibiayai tapi nyolong, itu lebih gawat lagi. Coba satu kali nyolong berapa, belum resikonya orang, rakyat udah eneg dengan korupsi. Tetapi kalau orang terpaksa terus gimana karena saksi harus dibayar,” tutupnya. (RBA/FIN/tnn)