. . .

DPC Pospera Tubaba Minta Penggunaan ADD dan DD Transparan, Juga Melawan Bentuk Kriminalisasi

image_print

‎TRANSLAMPUNG.COM, PANARAGAN – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC) Pospera Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung, Dedi Priyono.SH akan segera surati seluruh Kepala Tiyuh (Kepala Desa) se-Kabupaten Tubaba, guna transparansi program dan melawan segala bentuk upaya kriminalisasi dari pihak manapun.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPC Pospera Dedi Priyono.SH, berkaitan dengan peran dan fungsi organisasi Pospera di daerah, serta menjalankan fungsi pengawasan program pengelolaan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2018, agar Kepala Tiyuh dapat melaksanakannya dengan transparan dan sesuai aturan.

“Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun ini kan berkisar 800 juta rupiah hingga 1 miliar lebih per Tiyuh, saya menghimbau seluruh anggota Pospera Tubaba dan masyarakat selalu aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya dan Kepala Tiyuh juga harus transparan dengan dana yang masuk dan terserap kemana saja, wajib terpaparkan agar diketahui masyarakat,” kata Dedi Priyono.SH melalui pres rilisnya saat dikutip translampung.com pada Rabu, (27/2/2018) sekira pukul 11:30 WIB.‎

lanjut dia, Ketua Pospera Tubaba juga menyayangkan atas isu yang beredar di sejumlah kalangan, terkait isu keterlibatan organisasinya dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (RAPBT). Dirinya menyikapi isu tersebut hanya merupakan bentuk upaya provokatif sejumlah oknum kelompok yang tidak profesional dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan karakter organisasinya dan mencari keuntungan semata.

“Saya pikir ini merupakan tantangan PosperaTubaba, dan saya nyatakan itu tidak benar karena bukan kewenangannya, justru jika ada indikasi upaya kriminalisasi terhadap Kepala Tiyuh atas pengelolaan DD, Pospera Tubaba siap mendampingi pihak tiyuh selama penyerapan anggaran DD benar-benar tidak diotak-atik. Siapapun dan pihak manapun yang coba-coba mengkriminalisasikan akan kita lawan,” tegas Dedi.

Mantan presiden mahasiswa Tuba tahun 2008 itu juga menegaskan bahwa jika terdapat Kepala Tiyuh dengan nyata telah melakukan penyalahgunaan Dana Desa,  justru pihaknya juga akan melakukan tindakan tegas dengan menyampaikan laporan pengaduannya kepada pihak berwajib agar di proses sesuai aturan.

“Kalaupun terdapat oknum Kepala Tiyuh telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD akan kita tindak tegas, tentunya melalui proses pendalaman terlebih dahulu dan yang pastinya Pospera Tubaba akan menjalin kerjasama dengan pihak penegak hukum. Disamping itu, Pospera saat ini telah memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di tingkat pusat yang siap mendampingi masyarakat,” imbuhnya. (Dirman)